GELORA.CO - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui keputusan gubernur pada November 2018. Dalam tim yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono itu, ada beberapa nama eks timses, adik kandung serta sepupu RK.
Meski RK memastikan timnya bekerja dengan maksimal dan profesional, namun banyak penilaian sejumlah kalangan, masuknya adik kandung dan sepupu dalam tim kurang tepat.
"Itu merupakan bagian dari hak Ridwan Kamil tetapi sebaiknya dihindari karena banyak pihak melihat ini bagian dari nepotisme. Apabila tidak transparan akan memunculkan banyak persepsi terkait politik kepentingan bukan hanya di masyarakat tetapi pada internal pemerintahan yang dipimpin," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Kamis (21/3).
Pasalnya, meski RK mengaku dapat bekerja secara profesional dalam membagi momentum antara profesi dan keluarga. Tidak menampik beberapa fakta lapangan hal tersebut sulit sekali terjalin.
"Apapun alasannya. Entah karena kemampuan adiknya RK yang dianggap mampu untuk bekerja di TAP. Tetap saja masyarakat akan memandang bahwa hal tersebut bagian dari praktik menyuburkan nepotisme," ujar Ujang.
Putra daerah asal Jawa Barat ini pun berharap, RK dapat memikirkan langkah solusi yang terbaik agar saat berjalannya TAP tersebut dapat maksimal tanpa ada kontroversi.
"Praktik-praktik yang mengarah ke nepotisme sebaiknya dihindari. Agar tidak ada konflik kepentingan. Kan bisa dicari yang lain yang lebih kompeten, berilah kesempatan," tegas Ujang.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Dia mengingatkan RK soal potensi konflik kepentingan dalam pembentukan TAP.
"Rekomendasi KPK selalu mengingatkan untuk menghindari konflik kepentingan. Itu yang utama dalam menghindari prilaku korup," kata Saut pada Rabu kemarin.
Tim akselerasi yang dibentuk Emil menjadi sorotan lantaran diisi adik kandung, sepupu, serta sejumlah mantan tim suksesnya saat berlaga dalam pemilihan gubernur. [rmol]