GELORA.CO - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyinggung nama PDI Perjuangan dan Golkar dalam pidatonya saat hadiri Festival 11 yang digelar di Kota Medan, Senin (11/3) malam.
Ia menyatakan, dari riset yang "The Politics of Shari'a Law" yang ditulis Michael Buehler disebutkan, kedua partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 itu sebagai pendukung Perda Syariah.
"Bagaimana mungkin disebut partai nasionalis kalau diam-diam menjadi pendukung terbesar Perda Syariah?," ujar Grace dalam acara Festival 11 di MICC Medan, Senin (11/3) malam.
Perempuan kelahiran 36 tahun silam itu juga memaparkan riset yang ditulis Guru Besar Ilmu Politik Nothern Illinois University itu menyimpulkan, jika PDI Perjuangan dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan Perda Syariah di seluruh Indonesia.
"Penelitian Robin Bush juga menyimpulkan hal yang sama. Ini bukan saya lho yang bilang. Saya hanya membacakan kesimpulan riset ilmiah," imbuhnya.
Dia menyesalkan kenapa partai nasionalis terkesan absen saat ada diskriminasi di beberapa daerah yang menyita perhatian nasional. Termasuk kasus Meliana yang dikriminalisasi di Tanjung Balai hingga dia divonis 18 bulan penjara.
"Kenapa cuma PSI yang mengirim kader menemui Ibu Meliana?" tegasnya.
Bahkan pagi tadi, didinya bersama kader PSI di Sumut menjenguk Meliana di Rutan. Selain kasus yang menimpa Meliana, Ia juga juga sempat mepaparkan kasus lainnya.
Misalnya soal penyegelan tiga gereja di Jambi. Lalu soal dugaan persekusi jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan. Selain itu juga kasus pemotongan nisan kayu salib dan prosesi doa kematian seorang warga Katolik yang ditolak massa.
Dia juga menyinggung parpol yang meloloskan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama di Prolegnas. "Saya tegaskan, PSI tidak keberatan soal pengaturan pesantren. Kami mempersoalkan rancangan ini karena berpotensi membatasi sekolah minggu yang selama ini diatur secara otonom oleh gereja. Lolosnya RUU ini melukai rasa keadilan umat Kristiani. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa partai nasionalis dan Islam moderat abai dan tega meloloskan rancangan ini," cetusnya.
Menurut PSI, ia melanjutkan, penghapusan diskriminatif sangat lah penting. Maka dari itu, PSI selalu menggaungkan soal pluralitas. "Mana suara partai nasionalis ketika NU membuat rekomendasi bersejarah untuk tidak menggunakan istilah "kafir" kepada kelompok non-Muslim? Bukankah ini keputusan penting untuk menghapus praktik diskriminasi? Kenapa cuma PSI yang mengapresiasi NU? Apa sikap Partai Nasionalis lain? Kenapa takut bersuara? Atau kalian memang tidak perduli?," cecar Grace. [jp]