GELORA.CO - Ketua DPP Gerindra, Moh Nizar Zahro mengkritisi Presiden Joko Widodo yang dinilai menggunakan program dana desa sebagai alat kampanye terselubung.
"Dana desa berasal dari uang rakyat, wajar jika uang tersebut dialirkan kepada rakyat kembali. Tidak etis mengklaim soal dana desa, apalagi ada upaya memanfaatkan untuk kampanye terselubung," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3).
Respon tersebut disampaikan untuk menanggapi rencana Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia yang diselenggarakan Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) yang salah satu isinya adalah untuk merumuskan usulan perbaikan tata kelola dana desa.
Acara ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta (30/3) dan bakal dihadiri Presiden Joko Widodo.
Menurut juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini, ajang tersebut tak ubahnya sebagai pengkhianatan kepada rakyat.
Sebab, dana desa yang dalam pembahasannya melibatkan DPR sejatinya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa.
"Dana desa untuk kampanye terselubung sama saja mengkhianati rakyat desa. Jika Jokowi ingin kampanye, maka lakukanlah menggunakan dana sendiri. Jangan utak-atik dana desa melalui penyalahgunaan kekuasaan," tandasnya.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon juga menyarankan acara silatnas itu sebaiknya dibatalkan saja.
"Mana ada kepala-kepala desa dikumpulkan sampai di Gelora Bung Karno. Saya kira hentikanlah itu, batalkanlah acara itu," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Sebab lebih janggal lagi, menurut Fadli, tiap peserta silatnas ditarik biaya Rp 3 juta untuk akomodasi.
"Yang kita dengar juga kabar tersebut, kan berarti itu menyalahi penggunaan dana desa dan ini akan menimbulkan satu kegaduhan baru," cetusnya.
Tarikan biaya itu pasti dipertanyakan masyarakat. "Dipertanyakan untuk apa dia datang, apa gunanya bagi desa itu," terang wakil ketua umum Partai Gerindra ini. [rmol]