GELORA.CO - Adanya usulan untuk prajurit TNI bisa mengajar di daerah terpencil sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dipertanyakan.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha tidak sepakat dengan adanya usulan tersebut. Menurut dia, jatah itu lebih baik diberikan ke guru-guru honorer.
"Kalau saya sih enggak setuju ya, lah orang banyak yang antre yang guru, yang honorer. Guru honorer kalau diangkat jadi PNS kan sudah ada pakta integritasnya, dia bersedia ditugaskan di manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Tamliha saat ditemui di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (1/3).
Menurut anggota Fraksi PPP ini tugas TNI tetap di bidang pertahanan. Sementara kalau tugas mengajar di daera 3T (terpencil, tertinggal dan terluar) bisa diberikan kepada guru-guru honorer yang kini jumlahnya banya.
"Kita reses kan ditanya sama guru honorer, 'pak kapan kami diangkat', lah aku bukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kok, bukan Menteri Negera Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi juga," selorohnya.
Artinya dia melihat permasalahan guru honorer ini juga menjadi polemik. Sementara anggota TNI yang tidak mendapat job juga jumlahnya banyak, sehingga muncul permintaan bahwa anggota TNI aktif bisa ditempatkan di urusan sipil termasuk mengajar.
"Saya enggak sepakat itu. TNI tugas pokoknya itu pertahanan negara," tandasnya. [rmol]