GELORA.CO - Pemecatan 6 guru honorer di Kabupaten Tangerang Banten membuat tenaga honorer kategori dua (K2) di sejumlah daerah bereaksi.
Perlu diketahu bahwa honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD atau APBN.
Para honorer K2 ini sudah berulang kali berunjuk rasa mendesak agar diangkat menjadi PNS. Bahkan, mereka beberapa kali melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Namun, aspirasi mereka terkesan dicueki pemerintah.
Pemecatan 6 guru di Banten membuat honorer K2 kembali bereaksi. Mereka menuding pemecatan enam guru honorer lantaran berpose salam dua jari dan pamer stiker Prabowo-Sandiaga, tidak adil dan bentuk kesewenang-wenangan kepada guru honorer.
Mereka menilai tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa guru honorer harus netral. Lain halnya dengan PNS yang memang harus netral.
“Kalau honorer enggak ada aturannya, netral,” tegas Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah, Sabtu (23/3).
Dia menuding, dukungan PNS maupun aparat hukum terhadap capres-cawapres 01 sudah nyata terlihat. Namun, penegakan hukum tidak berlaku bagi mereka.
“Hukum macam apa ini. Mendukung 01 tidak dihukum dan aparat seolah-olah buta. Sebaliknya mendukung 02 langsung ditebas sampai ke akar-akarnya,” serunya.
Ferry sapaan akrab Syarif, menilai, sikap rezim seperti ini semakin membuat seluruh honorer K2 antipati.
Ferry menyerukan kepada Honorer K2 di seluruh Indonesia yang selama ini terkesan dicueki pemerintah untuk bersatu padu memenangkan memenangkan Prabowo-Sandi.
Jika Jokowi menang, nasib Honorer K2 tetap akan seperti lima tahun terakhir. Tidak akan ada kejelasan kapan bisa diangkat menjadi PNS.
Koordinator Honorer K2 Jawa Timur, Munir Qu juga mengungkapkan hal sama. Ia menyebut penegakan hukum saat ini hanya berpihak pada penguasa. Masyarakat yang menentang penguasa akan langsung dilibas.
“Wahai penguasa, jangan berpikir kami akan takut. Ketika kezaliman makin nyata, di situlah seluruh rakyat akan melakukan perlawanan,” katanya.
“Guru honorer kalian pecat karena mendukung 02, bukannya bikin kami takut tapi justru memantik kami untuk bersatu memenangkan Prabowo – Sandi,” tegasnya.
Dia menambahkan, pemerintah sudah bersikap tidak adil kepada guru honorer. Di saat guru honorer minta diperjelas statusnya, malah diarahkan ke PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ketika ada capres-cawapres 02 yang berjanji mengangkat honorer K2 jadi PNS dan kemudian didukung malah ditekan oleh pemerintah.
“Mau pemerintah apa sih? Kalau ingin honorer K2 dukung pemerintah, kasih kami regulasi yang jelas. Kalau enggak bisa, jangan paksa kami dukung capres petahana,” tandasnya.[psid]