GELORA.CO - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi Jawa Tengah, Sriyanto Saputro membantah, pihaknya membikin pamflet atau selebaran, terkait rencana calon presiden nomor urut 02 itu salat di Masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah.
Pamflet ajakan salat Jumat bareng Prabowo tersebut yang dipersoalkan oleh Ketua Masjid Agung Semarang, atau Kauman, KH Hanief Ismail.
"Saya enggak tahu, kalau ada pamflet ajakan di masjid dan kampus. Dari BPN, tak pernah bikin itu. Kami enggak ada waktu untuk bikin, " kata Sriyanto saat dikonfirmasi VIVA, Kamis 14 Februari 2019.
Sriyanto tak menyoal, jika memang pamflet itu tersebar. Justru pamflet itu dinilai baik, karena merupakan ajakan untuk meramaikan atau memakmuran masjid dengan melaksanakan salat Jumat bersama.
Selebaran ajakan itu, tambahnya, juga bukan merupakan ajakan politik, namun murni ibadah. "Kami tidak ada niat mempolitisir dan murni ibadah. Kalau (pamflet) di medsos, mungkin yang bikin relawan, kami kan enggak tahu dan enggak bisa larang," ujarnya.
Pria yang juga Sekretaris Partai Gerindra Jateng itu menyesalkan soal keberatan takmir masjid terhadap kegiatan Prabowo. Terlebih, pihaknya juga telah mengurus seluruh izin kegiatan, termasuk pihak keamanan.
"STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) juga kami sudah kirim ke Bawaslu. Tim kami juga sebelumnya sudah memberitahukan ke pihak masjid, kalau pak Prabowo mau salat Jumat di situ," katanya.
Ketua Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman, Hanief Ismail sebelumnya membantah, pihaknya menolak calon presiden Prabowo Subianto salat Jumat di masjidnya. Keberatan pengurus masjid, lantaran adanya penyebaran pamflet dan spanduk terkait salat Jumat capres nomor urut 02 itu.
"Yang menjadi keberatan kami, adanya pamflet dan spanduk. Bukan kami menolak Pak prabowo. Jadi, intinya keliru kalau menolak," katanya.
Hanif menganggap, kegiatan salat Jumat bersifat ibadah yang harus disterilkan dari kepentingan politik. Dengan adanya pamflet yang tersebar itu, memberikan kesan bahwa kegiatan ibadah di masjid itu dipolitisasi.
"Memang benar bahwa pengurus masjid telah mendapatkan pemberitahuan lisan dari tim Prabowo, terkait rencana kegiatan salat Jumat itu. Pengurus masjid pun mempersilakan saja. Tetapi, pemasangan pamflet dan spanduk memang tak dikoordinasikan dan justru itulah yang menjadi pokok keberatan pengurus masjid," ujarnya.
Hanif mengingatkan lagi bahwa keberatannya ialah unsur politisasinya, bukan salat Jumatnya. Pengurus masjid tak ingin dikesankan berpihak pada kelompok politik tertentu dan menentang kelompok lain. [viva]