GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menerima laporan adanya pengerahan aparatur sipil negara (ASN) ke tengah masyarakat untuk memilih salah satu pasangan capres di Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan Jubir BPN Prabowo-Sandi Pipin Sopian dalam diskusi bertajuk 'Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019' di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (25/2).
"Ada potensi kecurangan memobilisasi birokrasi untuk kepentingan tertentu. Saya kemarin dari Dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi dan saya tidak perlu menyebutkan kabupatennya tetapi ini real karena yang melapor ke saya khawatir karena tekanan intervensi oknum penegak hukum," jelasnya.
Menurut Pipin, tekanan yang dilakukan dengan memaksa masyarakat untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan tertentu. Jika tidak akan mendapatkan ancaman.
"Kalau misalnya yang bersangkutan adalah satu organisasi yang membawahi sekian ribu orang tidak mendeklarasikan kepada paslon tertentu maka proses hukum terhadap teman-temannya tidak akan dihentikan. Saya mohon maaf ini dugaannya kepada petahana," bebernya.
Pipin juga mendapat laporan dari masyarakat terkait ASN yang diminta mengumpulkan Kartu Keluarga dan dihimpun untuk mendukung salah satu capres.
"Juga ada memobilisasi pilihan ASN kepada calon tertentu dengan meminta harus mengumpulkan KK kemudian disetorkan dan akhirnya mereka diharapkan memilih dari pasangan terkait," jelasnya. [rmol]