GELORA.CO - Sempat membantah punya tanah HGU atau berstatus Hak Guna Usaha, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya mengakui memiliki konsesi tanah. Hal itu diungkapkan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ditemui di kantornya, Kantor Kemenko Maritim.
"Saya punya saham di Toba Bara Sejahtera, saya tinggal punya 10 persen dari 8 ribu hektare," katanya menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (27/2).
Wartawan kemudian menanyakan lagi, keberadaan bisnis perkebunan milik mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.
"Iya sama itu (perkebunan). Itu udah termasuk perkebunan. Ya perkebunan HGU lah. Iya," tandasnya.
Dia menjelaskan, tanah HGU yang dikelola berada di Kalimantan sejak 12 tahun silam.
Sebelumnya, Luhut membantah memiliki tanah HGU, selain konsesi tambang batu bara seluas 6 ribu hektare.
"Saya enggak punya HGU. Saya punya ya tambang batu bara, berjalan, berproduksi," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).
"Enam ribu hektare. Punya (konsesi) pemerintah dan itu berproduksi," lanjutnya.
Mengutip keterbukaan informasi di bursa, Luhut memiliki sekitar 10 persen saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk melalui PT Toba Sejahtra. Porsi kepemilikan saham sebesar itu mengacu data per 31 Januari 2019.
Sebelumnya sebagai pendiri, Luhut memiliki 99,98 persen saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk yang memiliki kode emiten TOBA. Tapi pada 2016 dia menjual sebagian besar sahamnya, hingga hanya tersisa 10 persen.
Sementara itu di profil perusahaan PT Toba Sejahtra yang merupakan perpanjangan Luhut ke TOBA, bisnisnya meliputi pertambangan batu bara, migas, pembangkit listrik, serta perkebunan dan industri kehutanan.
Selain menguasai lahan HGU, pensiunan perwira tinggi TNI ini tercatat sebagai menteri paling kaya di Kabinet Kerja.
 |
| Luhut Binsar Pandjaitan |
Dikutip kumparan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan secara terbuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Luhut berada paling atas di antara jajaran kabinet, yakni sebesar Rp 660,09 miliar (Data LHKPN 2015). Kekayaan Luhut juga berada di atas Jokowi dan JK.
Jokowi sendiri memiliki kekayaan Rp 49,06 miliar (Data LHKPN 2017), sedangkan JK sebesar Rp 465,61 miliar dan USD 1.058.564 (Data LHKPN 2014).
Berikut Daftar Menteri era Jokowi-JK dengan Kekayaan tertinggi:
1. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman: Rp 660,09 miliar (Data LHKPN 2015).
2. Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Rp 470,47 miliar (Data LHKPN 2016).
3. Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan: Rp 416,93 miliar dan USD 4.036.835 (Data LHKPN 2017).
4. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian: Rp 330,80 miliar (Data LHKPN 2014).
5. Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp 159,26 miliar dan USD 30.670 (Data LHKPN 2014).
6. Rini Soemarno, Menteri BUMN: Rp 133,14 miliar (Data LHKPN 2017).
7. Thomas Trikasih Lembong, Kepala BKPM: Rp 103,186 miliar (Data LHKPN 2017).
8. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian: Rp 89,12 miliar (Data LHKPN 2016).
9. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan: Rp 73,83 miliar (Data LHKPN 2017)
10. Ignasius Jonan, Menteri ESDM: Rp 73,74 miliar (Data LHKPN 2017). (*)