GELORA.CO - Ekonom senior, Rizal Ramli mengapresiasi capaian yang ditorehkan petahana Joko Widodo di bidang infrastruktur.
Namun di satu sisi, menurut Rizal, pertanyaan sang penantang, Prabowo Subiato dalam debat kedua Pilpres, Minggu (17/2) lalu, sebetulnya sangat masuk akal. Infrastruktur untuk rakyat atau sebaliknya?
"Sebagai contoh, jalan tol ternyata menurut data menteri PU rugi sekitar Rp 390 miliar per tahun, Rp 1 miliar per hari," ujar Rizal dalam program diskusi TV One, Indonesia Lawyer Club, Selasa malam (19/2).
Rizal tak menampik argumentasi Jokowi bahwa memang butuh waktu membuat warga beralih ke tol baru.
"Tapi ngomong perlu 10 tahun, 20 tahun bayangkan saja 10 tahun kalikan 360 hari kali Rp 1 miliar rakyat yang harus subsidi," ujar Rizal.
Sama halnya proyek LRT di Palembang yang harus disubsidi pemerintah Rp 9 miliar per bulan.
"Kalau masih menunggu 10 tahun bayangkan subsidi. Jadi bukan infrastruktur untuk rakyat, betul-betul ini rakyat untuk infrastruktur," kritik Rizal.
Rizal cenderung melihat akar masalahnya pada planning function atau fungsi perencanaan nasional yang tidak berjalan. Semestinya fungsi ini dikembalikan ke Bappenas, terutama yang long term atau pembangunan jangka panjang.
"Negara kita adalah mix economy di mana planning function itu harus ada. Itulah kenapa Malaysia maju, sebagian Eropa maju, China maju karena planning function. Itu digabungkan ke Departemen Keuangan. Nanti harus kita pisahkan, kembali ke Bappenas," jelas menteri koordinator perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini. [rmol]