GELORA.CO - Pengetahuan calon presiden petahana Joko Widodo soal sistem agraria di Indonesia sangat dangkal.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Rabu (20/2).
Hal itu disampaikan Arief menanggapi isu lahan milik calon presiden Prabowo Subianto seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Isu lahan Prabowo disinggung oleh Jokowi dalam debat Pilpres 2019, Minggu (17/2).
Arief menegaskan bahwa status lahan yang dikuasai Prabowo itu adalah Hak Guna Usaha (HGU). Dia menceritakan kronologi awalnya lahan dikuasai oleh PT Kiani Kertas.
Arief tahu banyak karena mendapat cerita langsung dari almarhum ECW Nelloe, mantan Direktur Utama Bank Mandiri.
Dia menjelaskan kisah transisi lahan Kiani berawal dari masalah kredit Kiani Kertas kepada Bank Mandiri yang macet sejak November 2002, setahun setelah Bank Mandiri membeli aset Kiani dari BPPN senilai Rp 1,7 triliun.
"Kenapa PT Kiani jatuh di tangan Prabowo, bukan pengusaha asing atau perusahaan asing seperti aset-aset BPPN yang banyak dibeli asing? Begini, kata Pak Neloe dia sudah mencoba menahan aset PT Kiani hingga tidak jatuh ke tangan asing," katanya.
Neloe terus meminta kepada BI memperpanjang waktu restrukturisasi utang PT Kiani Kertas hingga 7 hingga 8 tahun. Total utang Kiani sebesar 201 juta dolar AS.
Hingga tahun 2004 ECW Nelloe mempercayakan aset Kiani dibeli Prabowo. Nelloe percaya Prabowo seorang yang punya rasa nasionalisme tinggi. Nelloe pun percaya PT Kiani tidak akan pernah dijual kepada asing kalau dipegang Prabowo sekalipun dalam keadaan sulit keuangan.
"Nah terbukti kan. Hingga kini Kiani masih di tangan Prabowo. Jadi, benar apa kata Pak Nelloe tentang Prabowo," kata Arief.
Arief lantas membandingkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkuasa. Indosat yang merupakan aset milik nasional dijual mentah-mentah ke tangan asing. Arief juga menyinggung janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 untuk membeli kembali Indosat.
"Nyatanya nol gede. Malah yang ada banyak aset negara yang digadaikan dalam bentuk obligasi dan surat utang," tegasnya.[rmol]