GELORA.CO - Keberatan Takmir Masjid Agung Semarang KH Hanief Ismail atas rencana Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melaksanakan salat Jumat di Masjid Kauman, Semarang, dikritisi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri Hamzah curiga bahwa kaki tangan kekuasaan ada di balik larangan Prabowo Salat Jumat di Masjid Kauman, Semarang itu.
"Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya itu pribadi, orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Fahri Hamzah pun mengaku mendengar ada keluhan dari Koalisi Indonesia Adil Makmur karena Prabowo dibatasi untuk bertemu masyarakat. "Saya kira KPU dan Bawaslu itu harus aktif mengadvokasi Pemilu yang independen," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia juga menilai Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menjelaskan bahwa tidak ada larangan salat di Masjid bagi Prabowo."Siapapun itu boleh salat dimana pun. Jangan main-main ngelarang orang," kata Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Maka itu, dia menyayangkan tidak adanya penjelasan dari anak buah Presiden Jokowi atas keberatan salat Jumat tersebut. "Tapi ada indikasinya yang bermain malah kaki tangan pemerintahan, itu saya dapat laporan dari orang timnya Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo itu dibatasi ketemu orang, dibatasi jumlah orang yang datang ke acaranya, kayak gitu-gitu lah," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Masjid Kamuan, KH Hanief Ismail menyatakan keberatan atas rencana Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang atau biasa dikenal Masjid Kauman, Jumat (15/2/2019) besok.
Dalam keterangan persnya, Kiai Hanif menilai jumatan yang akan diadakan oleh Prabowo itu merupakan perbuatan memolitisasi ibadah salat Jumat sekaligus memakai masjid untuk kepentingan politik.
"Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana jumatan Pak Prabowo tersebut," kata Kiai Hanief, Kamis (14/2/2019). "Tolong beritahukan ke Bawaslu agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum," katanya. [SN]