Biaya operasional Light Rail Transit (LRT) per bulan yang mencapai Rp10 miliar, sementara pendapatannya hanya Rp1,1 miliar perbulan. Tekor hampir Rp 9 Miliar per bulan!
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru SH MM pun menolak kerugian ini dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel beserta Pemerintah Kota Palembang.
Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mencoba meluruskan kalau LRT yang selama ini dibangga-banggakan jelang Asian Games lalu bukan aset milik daerah melainkan aset milik negara.
"Itu aset pusat dan itu pengelolaannya dikelola oleh PT KAI. PT KAI kan tidak hanya mengelola LRT saja tapi angkutan lainnya seperti batubara, dari angkutan itukan mendapat untung juga. Jadi jangan ketika rugi, dilempar ke kita yang disuruh bayar. Gaklah," tegasnya.
Berikut videonya,
Caro Palembang Nian!— #ElSang #AcehSelatan (@AcehSelatanSatu) February 6, 2019
"LRT (Palembang) dikelola PT KAI
ITU Proyek Pusat
Masak kalo rugi diminta Pemda yg tanggung? Nggak galak aku", tegas Gub Sumsel @hermanderu1967 #Koruptor5Koma8Triliun #2019PrabowoPresidenRI#JanganPilihRezimZalim
pic.twitter.com/LlkLCgAUxP
(*)