GELORA.CO - Pembentukan panitia khusus (Pansus) Freeport sangat penting untuk membongkar dugaan skandal divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Sangat setuju pembentukan Freeport agar semua jelas dan terang benderang. Siapa yang membela Freeport dan siapa sesungguhnya yang membela kepentingan nasional," tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/2).
Hasil pansus DPR bisa dijadikan bahan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut.
Uchok, sapaan khas Syafti Hidayat, menegaskan jika dalam perpanjangan kontrak Freeport ini ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka pelakunya harus diseret ke pengadilan, siapa pun itu.
"The equality before the law. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Jangan ada yang kebal hukum di republik ini," pungkasnya.
Wacana pembentukan Pansus Freeport kembali mengemuka menyusul informasi mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman Said bahwa Presiden Jokowi sempat bertemu diam-diam dengan bos Freeport Mcmoran. Pertemuan rahasia itu diadakan di Istana Negara yang ditengarai menjadi cikal bakal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. [rmol]