GELORA.CO - Netralitas TNI/Polri serta ASN (Aparatur Sipil Negara) dipertanyakan civil society. Berbagai laporan masyarakat menunjukkan oknum-oknum Polri, TNI dan ASN terlibat pro-aktif menggiring masyarakat agar memilih petahana. Apa yang terjadi?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka rapat pimpinan perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri di Istana Negara, menegaskan TNI dan Polri harus netral di Pemilu 2019. "Hari ini Rapim TNI-Polri, saya sampaikan beberapa hal pertama mengenai netralitas TNI-Polri dalam Pileg dan Pilpres," kata Jokowi usai Rapim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Jokowi mengatakan politik TNI dan Polri adalah politik negara. Sehingga netralitas kedua institusi itu sangat diperlukan.
Sekali lagi, anggota TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus selalu menjaga netralitas dalam pemilu. Namun ucapan Jokowi itu harus dibarengi dengan konsistensi tindakan.
Masalahnya sejauh ini, para lurah dan kepala desa diintimidasi atau digiring oknum-oknum polisi atau TNI atau perpanjangan tangannya agar mengerahkan dukungan suara ke petahana (Jokowi). Di media sosial sudah banyak sekali laporan publik soal politik penggiringan atau intimidasi para lurah dan kepala desa ini.
Mau lapor kemana? Bawaslu tampaknya tidak berdaya. Sudah bukan rahasia lagi, para jurnalis asing dan domestik mengungkapkan adanya tangan-tangan halus dari oknum-oknum TNI/Polri yang bergerak di daerah dan pedesaan untuk memenangkan petahana. Itu sudah jadi rahasia umum.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, perlu sekali dijaga dan terpenting adalah lancarnya pemilu, kondisivitas situasi dan kondisi, dan damai. Ini yang sangat diperlukan dan itu akan terjadi apabila TNI-Polri solid dan sinergi bersama menjaga ketertiban, menjaga keamanan.
Kepala Staf kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko menjamin TNI dan Polri selalu netral dalam setiap pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni lalu dan pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif pada April 2019.
Masalahnya, perintah halus dari atas, dari pimpinan TNI/Polri cenderung memihak petahana sehingga tafsir dari lapisan TNI/Polri dan ASN menengah ke bawah bergeser menggiring dukungan ke petahana, dan itu sudah jadi rahasia umum. Oleh sebab itu, isu aparat keamanan tidak netral itu muncul, apakah berasal dari luar atau merupakan perilaku internal di tubuh TNI dan Polri. Muldoko sempat mempertanyakan apakah isu tersebut merupakan kritik untuk mengingatkan atau merupakan tuduhan.
Kubu Prabowo melalui Ketua BPN Djoko Santoso dan segenap relawan sudah mengingatkan di media agar TNI/POLRI dan ASN netral, menjaga pemilu jurdil dan bersih, sebab kalau tidak maka pemilu yang demokratis dari bangsa kita kali ini bakal primitif, kotor dan tidak akan diakui dunia internasional.
Kalau sampai muncul tudingan fraud dalam Pemilu/Pilpres kali ini oleh pers internasional, bukan pers domestik yang sudah serba ketakutan, maka Pemilu/Pilpres 2019 gagal total dan legitimasi Jokowi bakal ambruk. Jangan sampai hal itu terjadi.
Maka pemilu Pilpres jujur adil dan bersih merupakan keharusan, dan TNI/Polri dan ASN harus netral dan proaktif menjaga ketertiban dan kedamaian, sebab Indonesia dalam sorotan dunia, terutama AS/Barat yang sudah mencium gelagat bahwa Pemilu/Pilpres kali ini diragukan jurdil dan bersih. Ini bukan tudingan, namun kecurigaan karena berbagai laporan dari jaringan mereka dan civil society di Indonesia maupun Asia-Eropa sudah mencium bau sangit ini. [IN]