GELORA.CO - Ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, mendatangi kantor BPN Riau, Senin siang (21/1). Tujuannya untuk menagih janji Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan sengketa lahan antar masyarakat di sana dengan perusahaan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).
Di sana, mereka beorasi sambil membawa spanduk berukuran besar yang berisi tuntutan mereka. Di antaranya, menagih janji Jokowi batalkan HGU (Hak Guna Usaha) PT SBAL, Jokowi anda ditipu pejabat Riau, pejabat Riau buta, tuli dan bisu, kembalikan lahan kami 1.500 hektare. Persatuan Desa Koto Aman.
Setelah itu, aksi ini berlanjut di depan kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman. Hal yang sama juga disampaikan oleh mereka, yaitu menagih janji Presiden ke-7 Indonesia tersebut.
"Aksi ini yang kesekian kalinya. Kami ingin menagih janji Presiden karena beberapa waktu lalu, bahwasanya Jokowi datang ke Riau dalam kunjungan kerjanya. Perwakilan tokoh Desa Koto Aman menyambut baik. Presiden mendengarkan permasalahan, di mana tanah dikelola, diambil dan dirampas untuk ditanami sawit oleh PT SBAL," kata Dapson L selaku Koordinator Lapangan Masyarakat Desa Koto Aman.
Menurut Dapson, PT SBAL sudah mengenal tanah masyarakat di sana seluas 1.500 hektare. Hal itu terjadi sejak tahun 1991 silam. "Tetapi perusahaan mengklaim telah ganti rugi 600 hektare. Ini kami pertanyakan karena tidak ada yang merasa sudah diberi ganti rugi," ungkapnya.
Di lahan itu, PT SBAL membuka perkebunan sawit. Padahal kata Dapson, perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari perangkat Desa Koto Aman. "Saat pertemuan itu 4 bulan lalu, presiden menjawab dengan tegas dan memberikan perintah kepada Menteri BPN Sofyan Djalil untuk menyelesaikan masalah terhitung satu Minggu setelah kedatangan mereka," jelasnya.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan dan penyelesaian untuk masalah sengketa lahan itu. "Bahkan semakin tidak jelas, kami diopor, dipermainkan oleh pemerintah di daerah. Ibaratkan main bola kami ditendang ke sana, ditendang ke sini. Ini tidak jelas dan tidak selayaknya terjadi," sebutnya.
Akibat perkebunan sawit tersebut, Dapson mengungkapkan bahwa desanya sering terendam banjir jika musim hujan. "Bahkan DAS ditanami sawit. Jalan akses selalu tergenang air sampai ke pinggang karena aliran sungai ditutup PT SBAL," bebernya.
Oleh karena itu, ratusan masyarakat Desa Koto Aman rela meninggalkan pekerjaan mereka untuk turun ke jalan demi memperjuangkan hak atas tanah tersebut. "Makanya kami meminta kepada Presiden tolong ke lapangan, panggil BPN untuk mempertanggungjawabkan karena telah memberikan izin kepada PT SBAL. Periksa pejabat bapak," pintanya. [JP]