Jokowi Mencari Tabloid Kontroversial 'Indonesia Barokah'

Jokowi Mencari Tabloid Kontroversial 'Indonesia Barokah'

Gelora Media
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Siapa di balik penerbitan dan penyebaran tabloid Indonesia Barokah yang bikin polemik belum terungkap. Penyebarannya makin masif di sejumlah daerah, Bawaslu pun turun tangan.

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berkomentar soal tabloid Indonesia Barokah. Isi tabloid dinilai menyudutkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi mengaku ingin membaca langsung

"Saya belum pernah baca. Saya cari sebentar lagi. Saya cari. Kalau sudah cari, ketemu, baca, baru saya komentar," ujar Jokowi di Alun-alun Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/1/2019).

Tabloid 'Indonesia Barokah' sudah tersebar ke sejumlah daerah di Jawa. Tabloid tersebut disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren.

"Kalau baca baru nanti ngomong. Saya belum baca," kata Jokowi seraya tertawa.

Bawaslu sudah menelusuri tabloid ini di sejumlah daerah. Alamat kantor redaksi tabloid 'Indonesia Barokah' ternyata palsu.

"Sudah mencari alamatnya, nggak menemukan. Kemudian kami sampaikan ke jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, jika ada laporan diproses sesuai tata cara mekanisme laporan," ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, saat dihubungi, Jumat (25/1).

Bawaslu daerah, menurut Dewi, juga sudah berkoordinasi dengan takmir masjid agar tidak mengedarkan tabloid Indonesia Berkah. bila menerima paketnya. Koordinasi yang sama dilakukan dengan PT Pos.

"Sudah ada penanganan di salah satu kabupaten, dibahas polisi dan jaksa, tidak ada unsur kampanye. Pelanggaran terjadi kalau ada bahan kampanye, tapi (di tabloid) tidak ada bahan kampanye," papar dia.

Polri menunggu rekomendasi Dewan Pers untuk menangani penyebaran tabloid Indonesia Berkah. Polri menyebut penanganan tabloid itu masih berada di ranah Dewan Pers.

"Ini bukan ranah kepolisian. Kita belum bisa melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pers, ini ranahnya Dewan Pers, kalau rekomendasi dari Dewan Pers ke kami jelas, kita mainkan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jumat (25/1).[dtk]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita