GELORA.CO - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi proyek LRT Jabodetabek yang dinilia tidak efesien yakni Rp 500 miliar per satu kilometer.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, hal itu seharusnya menjadi dasar untuk BPK melakukan audit terhadap proyek infrastruktur LRT tersebut.
"Kau KPK ini dia harusnya sudah menulis surat ke BPK sesuai omongan Pak JK untuk audit itu LRT. Loh Wapres yang ngomong," kata Fahri dalam sebuah diskusi bertajuk "Divestasi Freeport: Indonesia Buntung Atau Untung?" di Hotel Gran Alia, Cikini, Jakarta, Rabu (16/1).
Politisi PKS ini menilai peran JK sejak tahun 2014 sudah terkunci. Sehingga, menurutnya hal ini seperti yang terjadi di akhir era SBY periode pertama.
"Di pemerintahan zaman SBY persis seperti ini juga, beliau (JK) di pemerintahan juga mengungkap beberapa kejanggalan," imbuhnya.
Saat ini di era Jokowi, JK mengungkap mark up infrastruktur. Ini pun seperti yang diucapkan JK pada tahun 2013 ketika menyebut negara akan hancur jika dipimpin oleh Jokowi dan saat ini sudah terjadi.
Wakil rakyat asal NTB ini menyatakan di sekeliling Jokowi, masing-masing memiliki agenda sendiri-sendiri. Akibatkannya pemerintah berjalan hanya berdasarkan pengaruh sekelilingnya yang tidak baik.
"Ini permainan kelompok yang disebut pak JK berbahaya. BPK sudah seharusnya audit infrastruktur, isinya penuh skandal," tandas Fahri. [rmol]