GELORA.CO - Sudah dua periode Desmond Junaidi Mahesa duduk sebagai wakil rakyat di Senayan.
Di Pemilu Legislatif 2019, anak Banjarmasin berkepala plontos itu maju kembali untuk ketiga kalinya dari Partai Gerindra. Zona pertarungan atau daerah pemilihan Banten 2 yang meliputi Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang.
Dua kali menjadi anggota DPR, Desmond bisa dikatakan sudah memiliki pengalaman bertarung merebut kursi parlemen. Artinya, di dapil mana bertarung, Desmond tentu sudah siap. Termasuk ketika partainya menetapkan Banten 2 sebagai zona pertarungan.
"Saya harus siap," kata Desmond di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (28/1).
Dia menegaskan kalau kali ini tidak ada pilihan untuk tidak maju pada Pileg 2019. Selain jabatannya sebagai salah satu ketua DPP Gerindra, Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum Gerindra juga maju menjadi calon presiden.
"Makanya di Pileg 2019 ini tidak bisa tidak, saya harus nyalon lagi," kata Desmond.
Motivasinya maju kala pertama kali menjadi caleg untuk sebuah niat mulia yakni mewujudkan perubahan arah Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Sejarah pergerakan mahasiswa mencatat kalau Desmond adalah salah satu aktivis pro demokrasi tahun 97-98 yang getol dan konsisten berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru.
Namun usaha aktivis dan mahasiswa menumbangkan kekuasaan Soeharto selama 32 tahun justru tidak membawa perubahan berarti terhadap arah dan masa depan Indonesia lebih baik.
"Sekalipun rezim berganti, Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan seperti yang diharapkan," ujar Desmond.
Makanya, begitu dia bergabung dengan Gerindra dan duduk di Komisi III, putera Banjarmasin kelahiran 1965 itu menjadi salah satu yang vokal dan kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Baginya, siapapun yang memimpin bangsa harus bisa menjadi pemimpin yang benar sesuai tugasnya.
Sebab di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) banyak hal lucu yang dipertontonkan kepada rakyat yang membuat Desmond risau. Darah aktivisnya kembali bergejolak.
Salah satu hal lucu tersebut adalah tindakan Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah secara langsung.
"Bagi-bagi tanah kan bukan wilayah tugas presiden tapi tugas camat dan kepala desa. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia," kata wakil Ketua Komisi III itu.
Tidak itu saja, penegakan hukum pun selama Jokowi berkuasa, belum dilaksanakan secara konsisten bahkan kecenderungan hukum berpihak kepada penguasa. Akibatnya, Indonesia sepertinya bukan lagi negara hukum.
Kondisi itu sangat berbeda dengan rezim Soeharto. Kala penguasa Indonesia 32 tahun itu memimpin penegakan hukum lebih terarah. Sebab sebelum melakukan tindakan, Soeharto telah membuat aturan.
"Jika melanggar aturan itu kita bisa kena. Artinya aturan yang dibuat tidak dilanggar," jelas Desmond.
Sebaliknya, di era Jokowi aturan yang dibuat justru seenaknya, ditabrak demi kekuasaan.
"Kalau seperti itu kondisinya maka harus dilawan demi perubahan arah Indonesia menjadi lebih baik lagi," tegas Desmond. [rmol]