GELORA.CO - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang mengambil alih PT Freeport Indonesia. Menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan, mengingat PT Freeport hanya menyewa lahan milik Pemerintah Indonesia.
Seharusnya, pemerintah bisa lebih cerdas dengan menunggu sampai kontrak PT Freeport rampung yakni tahun 2021 mendatang. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun.
"Saya tidak menyebut itu pengambilalihan, itu kebijakan yang sontoloyo. Kita tunggu saja, kalau waktunya kita gratis. Untuk apa ngeluarin uang sampai puluhan triliun, kalau tidak salah Rp 55 triliun dan itu utang lagi. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tegas Fadli Zon disela kunjungannya ke Sekretariat Prabowo-Sandi di Dukuh Tempuran RT 4 RW 6, Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar, Sabtu (22/12).
Fadli menambahkan, pengambilalihan Freeport tidak perlu dilakukan, karena kontraknya habis tahun 2021. Freeport akan kembali menjadi milik Indonesia. Fadli pun mengungkapkan, seharusnya pemerintah bisa lebih bersabar hingga dua tahun ke depan. Mengingat, pembicaraan kontrak baru dimulai tahun 2019.
"Seharusnya kita berpikir cerdas, jangan sampai keluar uang untuk mengambil alih sesuatu yang merupakan milik kita. Kalau sudah milik kita kok diambil alih itu kan lucu. Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis tahun 2021. Untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Menurutnya, pemerintah sudah salah kaprah. Seolah-olah ingin membangun nasionalisme. Padahal membuat utang baru yang jumlahnya sangat. Langkah pemerintah ini justru sangat merugikan kepentingan nasional.
"Jadi ini menurut saya betul-betul kebijakan sontoloyo," tandasnya. [jpc]