GELORA.CO - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut, seorang balita harus menanggung utang pemerintah sebesar Rp13 juta akibat utang yang saat ini semakin besar dan menumpuk. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Presiden Joko Widodo pada November 2018 mencapai Rp4.395,97 triliun.
Menanggapi pernyataan Sandiaga, pengamat ekonomi Gede Sandra mengatakan, sebenarnya bila digunakan data utang pemerintah pusat Rp4.478 triliun per Oktober 2018 saja, dengan jumlah penduduk 2018 diperkirakan 265 juta orang, maka utang per penduduk (termasuk balita) akan mencapai Rp 16.898.000.
“Sedikit lebih tinggi dari yang disebut Sandiaga, yakni Rp3,8juta lebih besar,” kata Gede yang juga Direktur Lingkar Survei Perjuangan (LSP) kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Sandiaga menyampaikan setiap balita menanggung utang pemerintah Rp13 juta saat melakukan kampanye di Pantai Mutiara, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sandi yang melihat seorang ibu menggendong balita bernama Ifa, mengaku berharap Ifa dan balita lainnya tak menanggung beban utang pemerintah saat ini.
"Karena Indonesia banyak berutang, Ifa sekarang sudah berutang tiga belas juta rupiah. Jadi 2019 kita akan cicil hutangnya, agar Ifa bahagia dan tidak punya utang lagi," kata Sandi dalam keterangan tertulis Tim Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/12).
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Presiden Joko Widodo pada November 2018 mencapai Rp4.395,97 triliun. Total utang tersebut turun Rp82,84 triliun dibandingkan bulan lalu sebesar Rp4.478,6 triliun.
Sandi berjanji bakal mencicil utang pemerintah jika terpilih bersama Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Selain itu, kata Sandi, pihaknya juga akan menggerakkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan bahan pokok yang terjangkau.
"Kami berpihak kepada para pelaku UMKM, petani, nelayan dan rakyat yang belum diperhatikan di Indonesia yang kaya raya ini," ujarnya.
Di sisi lain, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu juga ingin menghentikan impor barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri. Sandi berjanji tak akan melakukan impor bahan pokok ketika petani-petani sedang panen.
"Kami akan setop impor barang-barang atau bahan baku yang bisa diproduksi di dalam negeri. Termasuk larangan keras impor ketika para petani kita sedang panen," terangnya.
Utang Baru
Gede Sandra mengatakan, bagus sekali bila Sandiaga kelak memimpin bersama Prabowo di 2019 untuk tak hanya sekedar mencicil utang, tapi juga sebaiknya tidak menambah utang baru dan yang lebih penting lagi adalah berani merenegosiasi cicilan utang dan bunganya.
Kehendak Sandi untuk tidak impor pangan saat panen petani juga harus diapresiasi setinggi-tingginya, karena ini adalah hal yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi lima tahun terakhir. Di sini diperlukan ketahanan komitmen dan integritas Sandi dan Prabowo karena mafia impor pangan pasti akan segera mengepung mereka sesaat setelah menangkan Pilpres 2019.
“Untuk itu Sandi perlu menggandeng sosok-sosok yang sudah terbukti rekam jejak dan integritasnya dalam hal menghadapi kreditor utang dan kartel impor sebagai pembantu di bidang perekonomian kelak bila terpilih,” ujar Gede.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta).
"Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani.
Korupsi
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, utang pemerintah memang yang membayar adalah rakyat termasuk bayi yang baru lahir menanggung beban utang. Bayi yang harus menanggung utang merupakan hal tragis yang dialami bangsa ini.
Oleh karena itu harus ada solusi yang jelas kedepannya agar bayi juga tidak menanggung utang."Pemerintah bisa memaksimalkan potensi pendapatan di dalam negeri. Berantas korupsi dan menekan utang dari luar negeri," ujar Syafti memberikan solusi.
Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin menilai, pernyataan Sandiaga Uno yang menyebut balita menanggung utang pemerintah Rp13 juta merupakan bentuk serangan halus terhadap Capres 01 Jokowi. Karena meskipun secara nominal utang pemerintah terlihat sangat besar, tapi utang luar negeri Indonesia masih terkendali.
"Ada rumus dasar dalam ekonomi yakni Harta= Utang + Modal. Jadi utang tersebut juga jangan dilihat dalam kacamata negatif, tapi harusnya positif.Karena toh masyarakat Indonesia yang merasakan dampaknya," ujar Silvanus kepada Harian Terbit, Kamis (27/12/2018).
Silvanus menuturkan, Sandiaga Uno yang menyebut balita menanggung utang pemerintah Rp13 juta dilakukan karena ingin membangun narasi politik negatif dari fakta utang negara.Padahal utang itu diperlukan juga untuk pembangunan.Karena mayoritas negara-negara di dunia juga mempunyai utang.
Negara adidaya sekelas Cina, Amerika dan Jepang pun ada utang, apalagi Indonesia."Yang penting utang ini masih dalam tahap yang mampu dibayar," paparnya. [ht]