GELORA.CO - Dengan membatalkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi (UMKM-K) keluar dari relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), pemerintahan Jokowi dinilai lemah koordinasi.
Jika jadi dikeluarkan, sektor UMKM-K berpotensi kepemilikan saham asing hingga 100 persen.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat mengatakan, sejak awal, koordinasi antarlembaga pemerintahan Jokowi sangat lemah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang mengumumkan sendiri kebijakan relaksasi DNI itu, tapi justru dibatalkan Presiden Jokowi.
"Sangat lemah koordinasinya," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/12).
Ini juga membuktikan bahwa kepemimpinan nasional saat ini sangat lemah. Jokowi, menurut dia, hanya gemar membuat pencitraan.
"Dari dulu juga sudah pencitraan," tukasnya.
Sebelum perubahan ini, terdapat 54 bidang usaha dari berbagai sektor, yang dikeluarkan dari DNI.
Untuk sektor UMKM-K, terdapat di kelompok A dan B, dengan perincian; kelompok A terdiri dari empat bidang usaha (seperti pengupasan umbi dan warung internet) dan kelompok B satu bidang usaha (perdangan eceran melalui kantor pos atau internet). [rmol]