GELORA.CO - Buku karya Wakil Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama Mun'im DZ, berjudul Benturan NU-PKI 1948-1965 ikut diamankan dalam razia buku-buku bertemakan komunisme dan PKI di Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Rabu, 26 Desember 2018.
Mun'im berencana mendatangi Markas Besar TNI untuk klarifikasi dan menjelaskan apa sebetulnya isi buku tersebut. Mun'im menjelaskan, buku karyanya itu terbit pertama kali tahun 2013 berdasarkan hasil penelitian. Keterangan para kiai dan saksi korban di lingkungan NU saat bergesekan dengan PKI dituangkan dalam buku tersebut.
"Di samping arsip-arsip NU membubarkan PKI dan pertemuan kiai-kiai NU dalam menentang PKI," katanya saat dihubungi VIVA pada Kamis, 27 Desember 2018.
Buku tersebut, lanjut Mun'im, juga menjelaskan tentang keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September tahun 1965, yang hingga saat ini masih jadi polemik dalam kajian sejarah. "Justru (buku) itu menegaskan keterlibatan PKI dalam G30S. "Buku itu, kan, kajian sikap orang NU terhadap G30S/PKI itu. Selama ini PKI dituduh tidak terlibat, dalam buku itu kita atas nama NU menegaskan bahwa PKI betul-betul terlibat," ujarnya.
Mun'im menyadari, dalam suatu kegiatan penggerebekan, aparat terkadang langsung melakukan penyitaan benda atau barang yang diperlukan untuk penyelidikan tanpa melihat terlebih dahulu apa sebetulnya itu barang. "Buku saya kebetulan ngumpul dalam satu rak, kemudian dianggap sama, tanpa melihat isinya," ujarnya menegaskan.
Mun'im akan meminta penjelasan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia untuk menanyakan soal itu dan menjelaskan isi buku miliknya yang ikut disita di Kediri. "Nanti saya akan menelepon ke Mabes TNI. Saya, kan, sering diundang Mabes TNI dan Kostrad untuk menjelaskan sikap NU terhadap PKI itu. Nah, mungkin di bawah itu tidak ada koordinasi dengan Mabes," katanya.
Sebelumnya, Komandan Distrik Militer 0809/Kediri, Letnan Kolonel Kav Dwi Agung Sutrisno, mengatakan aparat gabungan melakukan razia toko buku di Jalan Brawijaya Pare, Kabupaten Kediri, pada Rabu kemarin, setelah menerima aduan masyarakat tentang adanya buku-buku diduga berisi ajaran dan propaganda komunisme.
Agung menolak penindakan itu sebagai sweeping. Aparat mengamankan ratusan buku tersebut justru agar tidak timbul kegaduhan. "Langkah selanjutnya akan dilakukan pengkajian karena kita belum tahu persis apakah betul buku-buku itu tergolong itu (komunis) atau tidak," katanya. [vva]