GELORA.CO - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara A Kesuma Nasution menilai, poligami itu tidak adil bagi perempuan.
Dara menyatakan bahwa poligami adalah praktik yang merugikan perempuan, di mana banyak terjebak karena tidak mampu menentukan nasibnya sendiri.
"Poligami itu memperdayakan perempuan, bukannya memberdayakan. Banyak perempuan terjebak dalam pernikahan poligami karena tidak mudah bagi perempuan untuk masuk dalam sektor ekonomi,” ujar Dara dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/12).
Oleh karena itu, Caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara III ini mengupayakan untuk menghadirkan aturan yang melarang laki-laki, khususnya pejabat untuk poligami.
Selain itu, wanita asal Pematangsiantar ini mengupayakan, pelibatan perempuan dalam sektor ekonomi agar membebaskan perempuan dari poligami.
"Perempuan harus bekerja agar mampu menentukan nasibnya sendiri dan keluarganya. Tidak bergantung hanya pada suami," jelas dia.
Pelibatan perempuan dalam sektor ekonomi juga menjadi sangat relevan karena akan membantu meningkatkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Kalau bicara tentang kemiskinan, tidak mungkin tidak membahas perempuan. Dari total usia produktif di Indonesia, 55 persen perempuan, tapiironisnya hanya separuh yang bekerja," tambah dia.
Dara melanjutkan, sebanyak 36 juta perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak. Salah satu faktornya adalah dunia kerja kurang ramah dengan perempuan.
"Potensi inilah yang ingin PSI gali untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dara.
Dia menilai, poligami adalah sesuatu yang sulit buat perempuan. Perempuan selalu dihadapi dengan pilihan antara poligami atau cerai.
Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki posisi tawar untuk bercerai karena tergantung secara ekonomi.
"Ketika didesak ekonomi dan perempuan menyetujui untuk dipoligami, maka dia terjebak dalam posisinya terpaksa. Perempuan harus mandiri secara ekonomi agar punya posisi tawar di pernikahan dan di masyarakat pada umumnya,” terang Dara.
Lebih lanjut, PSI akan mendorong regulasi yang memberikan kemudahan kepada perempuan agar bisa tetap mengurus rumah tangga sambil menambah penghasilan.
Kebijakan tersebut adalah mengalokasikan dana pemerintah untuk penyediaan tempat penitipan anak dengan biaya terjangkau.
Kemudian, menerapkan aturan jam kerja yang fleksibel sesuai kebutuhan perempuan dan mendorong model bekerja di rumah dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.
Lalu, memberdayakan perempuan dengan memperbanyak pelatihan keterampilan, wirausaha, dan membangun inkubator bagi para perempuan agar skill mereka meningkat sekaligus mengintegrasikan potensi ekonomi mereka ke pasar digital.[jpnn]