GELORA.CO - Proyek pembangunan infrastruktur yang tengah dikebut pemerintahan Jokowi menyisakan sejumlah persoalan. Pasalnya, utang terbesar negara karena membiayai proyek infrastruktur.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid memandang, seharusnya kebijakan pemerintah mampu membebaskan Indonesia dari utang.
"Pemimpin Indonesia harus memikirkan agar Indonesia betul-betul merdeka, termasuk merdeka dari utang," ujar Hidayat kepada wartawan di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).
Saat ini menurut dia, Indonesia sangat membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan utang negara.
"Kenapa presiden diberikan kewenangan? Itu kan untuk memikirkan Indonesia yang adil makmur dan betul-betul berdaulat," ujar Hidayat.
"Bukan kemudian membangun atas dasar utang. Kalau begitu mah siapapun juga bisa," sambungnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah per September 2018 mencapai Rp 4.516 triliun, naik Rp 1.815 triliun dari posisi utang per September 2014.
Sementara itu dari Januari hingga Oktober 2018, utang pemerintah sudah mencapai Rp 333,7 triliun, lebih rendah 19,5 persen dibandingkan realisasi Januari-Oktober 2017 yang sebesar Rp 414,7 triliun. [rmol]