GELORA.CO - Indonesia Legal Roundtable (ILR) mengungkapkan Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo tidak memiliki narasi yang jelas terkait penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurut Peniliti ILR Erwin Natosmal Oemar bahwa tak jelasnya Jokowi dalam penanganan masalah HAM karena selalu dikaitkan dengan isu ekonomi.
"Menurut saya memang Jokowi tidak kelihatan narasinya hak asasi manusia, Jadi ketika dia bicara pertunbuhan ekonomi dia mengasumsikan hak asasi manusia sudah pasti akan terjadi tapi rupanya tidak," kata.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi justru menjadi salah satu faktor pemicu masalah HAM tidak diperhatikan oleh Pemerintahan Jokowi. Misalnya, kata dia, dibeberapa daerah terjadi konflik agraria karena penggusuran.
"Itu karena pemaksaan untuk kebijakan ekonomi namun tanpa mempertimbangkan hak asasi sebagai sebuah ukuran," jelasnya.
Faktor kedua adalah belum terselesaikannya kasus Munir. Hingga saat ini, lanjutnya, Jokowi tidak bersedia memberikan jawaban yang gamblang kepada masyarakat terkait masalah Munir.
"Dua variable itu bisa juga memainkan perananan penting dalam melihat kepemimpinan Jokowi kedepan," pungkasnya.[akr]