GELORA.CO - Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Jokowi memaafkan Habib Bahar bin Smith. Pengacara Habib Bahar, Sugito Atmo Prawiro, menyatakan persoalan pemberian maaf itu hak Jokowi. Namun, menurutnya, kasus yang menjerat Habib Bahar tidak berkaitan dengan pasal penghinaan terhadap presiden.
"Soal memberi maaf itu hak dari Pak Yusril dan hak dari Jokowi. Tapi Habib Bahar kan dikenai Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2008, itu terkait diskriminasi ras dan etnis. Tak ada menyinggung apa pun atau penghinaan dengan presiden," kata pengacara Sugito saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin malam (10/12/2018).
Jika pasal yang dikenakan terkait dengan pencemaran nama baik Jokowi, kata Sugito, seharusnya dilaporkan langsung oleh yang bersangkutan. Sugito kembali menegaskan kliennya selalu diperiksa terkait dengan pasal yang berkaitan dengan SARA.
 |
| Sugito Atmo Prawiro. (Dok. detikcom) |
"Tidak apa-apa saran itu, tujuannya Yusril bagus sebenarnya," imbuh Sugito.
Namun Sugito mengaku tak punya kapasitas soal apakah Habib Bahar bersedia dimaafkan Jokowi atau tidak. Sugito hanya menjawab hal-hal yang berkenaan dengan status hukum Bahar bin Smith.
"Kalau masalah (Habib Bahar) tidak minta maaf atau minta maaf, bukan kapasitas saya. Saya membela berkaitan dengan pasal yang dikenakan," ujar Sugito.
Sebelumnya, saran Yusril itu sudah disampaikan langsung kepada Jokowi saat bertemu di Bogor. Yusril, yang juga pengacara capres Jokowi dan cawapres Ma'ruf Amin, menyarankan Jokowi memberi maaf kepada Bahar bin Smith. Meski begitu, Yusril sendiri tak sepakat dengan sikap Bahar bin Smith.
"Nah, kalau kembali ke Pak Jokowi, saya bilang kan lebih baik diselesaikan di luar cara-cara hukum. Ya dimaafkan saja. Tapi tolong para habib lainnya menasihati kalau ngasih dakwah dengan cara yang baik," kata Yusril seusai pertemuan tertutup dengan kader PBB se-Sumatera Barat di Padang, Senin siang (10/12). [dtk]