Pembelian Alat Deteksi Bencana Sudah Diajukan tapi Dicoret karena Bukan Kebutuhan Strategis Pemerintah
HOME

Pembelian Alat Deteksi Bencana Sudah Diajukan tapi Dicoret karena Bukan Kebutuhan Strategis Pemerintah

Gelora News
Desember 27, 2018
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Pasca tsunami yang melanda Selat Sunda yang menewaskan ratusan orang, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/12/2018), memerintahkan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membeli alat pendeteksi dini gelombang tsunami. Hal itu ia sampaikan saat meninjau daerah terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten.

"Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi early warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat," kata Jokowi.

NAMUN ternyata, BMKG sudah mengajukan penganggaran untuk pengadaan alat deteksi bencana tapi malah dicoret karena dianggap bukan kebutuhan strategis pemerintah.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono belum merinci penganggaran alat deteksi apa yang sempat dicoret itu. Pengajuan alat pendeteksi bencana itu sudah diajukan BMKG pada Januari 2018.

"Biasanya terkendala di pembahasan kalau enggak strategis ya dicoret. Dengan ada instruksi Presiden maka lembaga yang terkait penganggaran bisa kawal juga," katanya pada Republika.co.id, Selasa (25/12).

Walau sudah ada instruksi Presiden, ia menilai penganggaran alat deteksi dini tak bisa secepatnya direalisasi. Sebab ada mekanisme yang haus dilalui dari mulai perencanaan, pembahasan penganggaran dan pembelian.

"Masalahnya penganggaran tidak serta merta BMKG usulkan anggaran. Tentu harus lalui dewan, Kemenkeu, Bappenas dikaji. Itu prosesnya bersama," keluhnya.

Apalagi anggaran untuk tahun 2019 sudah disetujui pada tahun ini. Menurut prediksinya, instruksi Presiden mempercepat pengadaan alat deteksi dini baru terealisasi minimal tahun 2020. Situasi bisa berubah, kata dia, bila presiden melakukan intervensi.

"Ini perlu kerja luar biasa. 2019 sudah diketok tahun ini. Minimal 2020 (beli banyak alat deteksi dini). Kecuali ada instruksi Presiden pasti ada mekanisme untuk bisa cairkan uangnya. Kalau saat ini belum masuk di 2019," jelasnya.

Ia menyayangkan lambatnya pemerintah merespon permintaan alat deteksi dini jenis bencana gempa dan tsunami dari usulan BMKG. Padahal Indonesia berada di zona rawan banyak bencana. Kehadiran alat deteksi dini juga berdampak pada mitigasi bencana yang akan mengurangi korban.

"Karena bencana sudah mengerikan tahun ini banyak sekali. Kalau pengawasan BMKG terbatas ya kemungkinan besar korban bencana masih banyak tahun depan," ungkapnya.

Dilansir iNews, pengajuan penambahan alat pendeteksi bencana itu sudah diajukan BMKG pada Januari 2018.

***

Berikut komentar-komentar warganet menanggapi pemberitaan ini,

"Konglomerat sawit disiram dana segar triliunan,
ternyata emang lebih penting sawit," komen @andriefauzy.

"Dana difokuskan untuk membangun jalan tol 😂," timpal @gesitikrar.

"Indonesia merupakan wilayah yg rawan bencana, yg seharusnya mengutamakan alat
pendeteksi bencana. Tapi ternyata lebih penting pembangunan jalan tol daripada keselamatan warganya," ujar @Arlyanti2.








BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita