GELORA.CO - Maraknya kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dinilai karena ada yang salah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, saat menanggapi penangkapan terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar oleh KPK.
"Ini (OTT) menunjukkan ada sistem yang salah dalam negara ini. Jumlah kepala daerahnya masif. Mesti ada perbaikan sistem perpolitikan di negeri ini," ungkapnya dalam pesan singkat, Jakarta, Kamis (13/12/18).
Mardani menilai, ide meminimalkan ambang batas pendaftaran kepala daerah ke angka 5 persen dapat membuka kompetisi sehat tanpa harus ada politik biaya tinggi.
"Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi Kepala Pemerintahan mesti bergerak. Ambil inisiatif. Jangan membiarkan," ujar Politisi PKS itu.
Sebab, menurut Mardani, wewenang yang dimiliki KPK sangatlah terbatas. KPK hanya bisa menangkap setelah kepala daerah melakukan kesalahan.
"Wewenang Presiden sangat luas. Bahkan dapat menggerakkan energi bangsa termasuk parpol menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ada rasa tanggung jawab dari Presiden, maka kian besar peluang #2019GantiPresiden," katanya.[akr]