GELORA.CO - Terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membawa efek negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah bahkan menilai kejadian itu memperburuk citra dan menurunkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.
Fahri mengatakan, Jokowi sebagai presiden harus berkoordinasi dengan KPK mengenai operasi senyap yang gencar dilakukan belakangan ini. Pasalnya, dengan semakin banyak pejabat negara yang ditangkap, akan semakin memperburuk citra pemerintah.
"Semakin sering terjadi OTT menjelang pemilu, maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh. Rakyat (pasti) akan mengatakan tuh pemerintah justru korupsi tambah banyak gitu," ujar Fahri, di Kompleks DPRRI Senayan Jakarta, Jumat, (21/12).
Bukan hanya citra, menurut Fahri elektabilitas Jokowi akan ikut tergerus. Sehingga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan Jokowi agar berkordinasi dengan KPK agar menurunkan giat OTT.
"Kalau korupsi itu diusut terus, lalu kalau menteri atau siapapun pejabat yang sekarang ini yang kena itu artinya kan bagian dari pemerintah. Nah saya khawatir ini punya efek politik gitu loh, ini akan menggerus elektabilitas pak Jokowi," jelasnya.
Meski demikian, Fahri meminta agar Jokowi melakukan evaluasi sumber pendanaan yang berasal dari non-budgeter atau dana hibah. Sebab dana tersebut menjadi yang paling rawan terseret kasus.
"Presiden juga harus mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan yang lagi-lagi ini hibahkan, yang non-budgeter itu ada dimana-mana saja kan. Dan metode pelaporannya, penanganannya, dan pengelolaannya itu harus ada standar supaya dia tidak menjadi sumber banjakan yang terindikasi menjadi korupsi," pungkasnya. [jpc]