GELORA.CO - Ironi kebebasan berpendapat di iklim demokrasi terjadi di negeri ini. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa secara umum skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan. Tapi di satu sisi, variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat justru menurun.
Begitu terang Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi praktik demokrasi di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12).
Sambung Waketum Gerindra itu, persekusi serta pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat di era Jokowi juga kian marak. Apalagi lembaga peradilan juga turut dipolitisasi untuk membungkam oposisi.
Menurutnya, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah telah melanggar etika berdemokrasi. Secara tidak langsung, Fadli juga membantah soal skor indeks demokrasi Indonesia yang disebut BPS menaik pada tahun 2018 ini.
“Adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah, semua itu adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat,” pungkasnya. [rmol]