GELORA.CO - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama, mengutuk aksi represif pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang, yang mayoritas beragama Islam.
Namun, Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kecaman itu diberikan ormasnya kalau aksi represif itu benar-benar terjadi.
Pun seandainya represifitas itu benar-benar terjadi, Gus Yaqut menegaskan rakyat Indonesia harus meletakkan duduk perkaranya dalam perspektif penegakan hak asasi manusia, dan bukan mencampuri urusan negara lain.
“PP GP Ansor tak pernah reaktif menyikapi persoalan global dengan hanya berdasar pada pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial. Kajian-kajian strategis dilakukan agar tidak terjebak pada sebuah penyikapan yang salah atas sebuah persoalan internasional,” kata Gus Yaqut melalui keterangan tertulis yang didapat Suara.com, Jumat (21/12/2018) malam.
Menurutnya, persoalan etnis Uighur di Xinjiang adalah terbilang kompleks. Sebab, akar masalahnya terletak jauh saat China masih dalam masa kerajaan.
Karena itulah, ia mengkritik aksi-aksi massa di Indonesia untuk menyikapi persoalan Uighur sehingga menyebut China anti-Islam sebagai tindakan prematur.
“Penyikapan Tiongkok anti-Islam adalah prematur dan mengenyampingkan fakta sejarah tersebut, terlalu tergesa-gesa dan reaktif. PP GP Ansor mengkaji seksama, khususnya secara geopolitik terkait isu di Xinjiang, di mana justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingankan politik. Termasuk kepentingan politik di tanah air mendekati pileg dan pilpres 2019 mendatang,” tegas Yaqut.
Ia mengungkapkan, fakta terkait persoalan Uighur di Xinjiang juga dibelokkan sedemikian rupa, sehingga jadi senjata kekuatan politik tertentu untuk menyerang kekuatan politik lainnya.
Apalagi, kata dia, fakta yang dihimpun GP Ansor menemukan hal yang sangat jauh berbeda dengan sebaran isu di Indonesia.
“Berita yang tersebar bahwa Pemerintah Tiongkok anti-Islam adalah pesan yang dibawa kepentingan tertentu, menunggang pada kekuatan politik tertentu, dan tujuannya untuk membawa segala macam krisis tersebut ke Indonesia. Bahkan, banyak berita hoaks diproduksi. Kami menemukan banyak tautan berita yang tidak sesuai fakta, seperti foto-foto kejadian lain tapi disebut itu kejadian yang menimpa etnis Uighur di Xianjiang. Ini jahat sekali,” ungkap Gus Yaqut.
PP GP Ansor, terang Gus Yaqut, memantau alur tersebut sejak meredupnya ISIS di Timur Tengah, kalahnya ISIS di Marawi, hingga bubarnya HTI di Indonesia.
Kepentingan politik transnasional menggunakan isu kebijakan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang dengan objek Suku Uighur seolah ini peperangan antara China vs Islam, dengan tujuan terjadi amok massa dengan sentimen agama seperti yang mereka lakukan di Suriah dan Irak.
Gus Yaqut mengatakan, separatis dari etnis Uighur yang merupakan alumni ISIS Suriah kembali ke Tiongkok bertujuan melanjutkan “Jihad”, dengan mengedepankan isu agama sebagai pintu pembuka rencana rusuh dan teror di Asia pada umumnya.
“Separatisme ini tentu saja ditangani Pemerintah Tiongkok dengan cara dan langkah mereka yang harus dihormati oleh semua pihak, karena menyangkut kedaulatan sebuah negara bangsa,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Gus Yaqut, persoalan Xinjiang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti-Islam. Yang dilakukan otoritas Tiongkok adalah tindakan untuk mencegah gerakan separatisme.
Ia menyamakan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang menangani gerakan separatisme dan terorisme, maka tidak ada hak bagi entitas negara mana pun untuk ikut campur urusan dalam negeri negara berdaulat yang lain.
Menurut dia, fakta sebenarnya tentang Xinjiang telah banyak diberitakan oleh kantor berita internasional dan juga nasional, untuk mengklarifikasi dan menginformasikan secara seimbang kejadian di China.
“Untuk itu, GP Ansor mengajak pada semua pihak, untuk menyikapi persoalan Xianjiang ini secara bijak, dan tidak memanfaatkan kejadian ini untuk tujuan-tujuan yang bisa memperkeruh suasana bangsa kita sendiri.” [RS]