GELORA.CO - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, dinilai telah melanggar kode etik dan prinsip-prinsip diplomatik.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hamka Haq, saat menanggapi pernyataan Dubes Osama yang menyebut bahwa Reuni 212 merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid dan juga menyebut ormas yang membakar bendera Tauhid itu sebagai ormas yang menyimpang.
Hamka mengungkapkan bahwa pelanggaran kode etik dan prinsip-prinsip diplomatik yang dilakukan oleh Dubes Osama karena telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
"Sikap Dubes Saudi Arabia tersebut berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin, bukan hanya antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (6/12/18).
Menurut Hamka, PDIP pun sangat menyesalkan sikap Dubes Arab Saudi yang telah menuduh secara implisit, organisasi kepemudaan GP Ansor sebagai organisasi yang bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi yang sesat.
Dengan demikian, Hamka menyampaikan, wajar saja jika sejumlah pihak meminta agar Pemerintah Indonesia untuk memulangkan Dubes Osama. Seperti yang diinginkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"PDI Perjuangan mendukung sikap tegas PBNU yang meminta Kerajaan Saudi Arabia memulangkan Dubes H.E. Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi dan menggantikan dengan pejabat Dubes baru yang memahami kode etik diplomatik," ujarnya.
Lebih lanjut, Hamka juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas terhadap pernyataan Dubes Osama tersebut dengan menindaklanjuti tuntutan PBNU.
"PDI Perjuangan percaya bahwa Pemerintahan Jokowi yang responsif dan memegang teguh etika diplomasi politik internasional akan menindaklanjuti sikap dari PBNU," katanya.
Berikut cuitan Osamah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
"Berkumpulnya jutaan manusia dalam rangka persatuan Islam. Sebagai reaksi atas pembakaran bendera atau panji tauhid dari kelompok yang sesat sebulan lalu. Dihadiri oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Untuk tidak mendekati keramaian dan kemacetan yang berada di wilayah Monas tersebut," cuit akun @Os_alshuibi.[akr]