GELORA.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai melemahkan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin karena acap kali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai anggapan tersebut tidak berdasar.
"Pandangan itu asumsi tanpa dasar. Tidak ada data yang cukup membuat kesimpulan bahwa PSI merugikan Pak Jokowi," kata Raja Juli kepada detikcom, Rabu (26/12/2018).
Raja Juli mengatakan, PSI mendukung Jokowi dengan tulus dan sepenuh hati. Setiap hari aktivis PSI muncul di media untuk menangkal fitnah yang dialamatkan ke Jokowi.
"Tiap hari juga dari pintu ke pintu caleg kami mengkampanyekan partai sekaligus capres kami, Pak Jokowi. Bagi PSI Pak Jokowi tidak hanya calon presiden, tapi beliau adalah 'bapak ideologis'. Karena teladan beliaulah PSI lahir," katanya.
Dia juga mengatakan, di saat bersamaan PSI ingin hadir sebagai partai ideologis yang setia pada nilai dasar perjuangan yang dia sebut sebagai 'DNA' yang sudah dirumuskan, yakni melawan korupsi dan intoleransi.
"DNA ini tidak dapat dinegosiasikan. Bahkan dengan risiko elektabilitas. Bagi kami politik tidak selalu terkait dengan kalkulasi elektabiltas. DNA tidak dapat digadaikan demi suara," katanya.
Di tubuh Koalisi Indonesia Kerja, Raja Juli mengatakan PSI bahu-membahu dengan partai lainnya untuk memastikan kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, dia menegaskan sejak awal masing-masing partai memiliki nilai dasar dan prinsip yang berbeda.
"Saya menghormati partai-partai lain yang memiliki nilai berbeda dengan kami. Saya berharap mereka juga memahami bahwa PSI juga punya nilai yang mungkin berbeda dengan mereka. Masing-masing Partai otonom dan memiliki kebebasan mengurus rumah tanggal sendiri," ujarnya.
Dia berharap, dengan menegaskan pandangan partainya itu, maka partai lain di Koalisi Indonesia Kerja bisa fokus bersama-sama untuk memenangkan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Sambil menjaga dan merayakan perbedaan di antara partai koalisi," katanya.
PSI dinilai beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang mengundang kontroversi. Kebijakan itu antara lain, menolak perda syariah atau perda yang berlandaskan agama hingga yang terakhir soal instruksi soal ucapan selamat Natal.
Kebijakan PSI tersebut juga kerap mengundang tanggapan keras dari partai sesama koalisi.[dtk]