GELORA.CO - Akademisi Australian National University, Dr Thomas P. Power mencatat bahwa Pemerintah Jokowi menggunakan strategi represif untuk menekan lawan-lawan politiknya. Meminjam bahasa Prof Marcus Mietzer dari ANU, Jokowi memberlakukan pendekatan yang digambarkan sebagai aksi ‘melawan illiberalisme dengan illiberalisme’.
“Tindakan ini mirip cara-cara Orde Baru. Menjelang pemilihan 2019, pemerintah telah menggunakan strategi represif itu untuk menekan kekuatan oposisi yang menjadi penyeimbang status quo,” ujar Power dilansir dari Konfrontasi, Minggu (16/12).
Menurut Power, Jokowi juga mengarahkan institusi keamanan dan penegakan hukum untuk merepresi oposisi, dan membuat garis batas yang kabur antara kepentingan negara dan kepentingan rezimnya. Hal ini dilakukan secara sengaja dan semakin sistematis untuk menghambat oposisi yang sah. Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi adalah cheks and balances.
“Jokowi juga memakai/memperalat polisi dan TNI/ militer sebagai instrumen kampanye dan instrument kekuasaan untuk menekan civil society maupun oposisi,” tambahnya.
Semua itu, menunjukkan otoriterisme Jokowi yang terus menguat beberapa tahun ini. Pandangan Thomas Power itu merupakan suatu peringatan secara halus dan disampaikan dalam tulisan di jurnal BIES maupun diskusinya di pelbagai forum belakangan ini. [akt]