GELORA.CO - Manajemen pemerintahan Presiden Joko Widodo kacau balau. Pasalnya, tak jarang pemerintah mencabut sebuah kebijakan yang sudah diumumkan ke publik lantaran ada banyak penolakan atau kritikan.
Teranyar, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang bisa dikuasai asing.
Revisi itu, kata Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menjadi bukti pengambilan kebijakan pemerintah dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu alias impulsif.
Kebijakan impulsif patut disematkan karena hanya dalam waktu sehari saja, pemerintah merevisi pelepasan DNI dari 54 item menjadi 28 bidang usaha yang 100 persen telah masuk daftar penyertaan (PMA). Sedangkan 26 bidang usaha lain masih dalam proses pembahasan.
"Ini satu contoh lagi betapa kebijakan pemerintahan Jokowi sangat impulsif. Hanya dalam waktu sehari kebijakan tersebut direvisi. Hari Jumat diumumkan, dan hari Sabtu direvisi," ketusnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/11).
Parahnya lagi, menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, kebijakan impulsif semacam itu bukan kali pertama terjadi. Pada 10 Oktober 2018 lalu, pemerintah juga melakukan hal serupa, yaitu dengan membatalkan kenaikan harga premium kurang dari dua jam setelah diumumkan.
"Situasi ini menunjukkan betapa kacaunya manajemen pemerintahan Jokowi. Lebih parah lagi ada kecenderungan Jokowi lepas tangan. Padahal semua kebijakan tersebut dipastikan telah disetujui Jokowi," tegasnya. [rmol]