Oleh: Hersubeno Arief
Instagram official Perdana Menteri Singapura @leesienloong, Selasa (27/11) memuat foto dan pernyataan menarik. Dia memajang foto pertemuan dengan Prabowo Subianto dengan keterangan foto:
“Prabowo merupakan kandidat Pilpres Indonesia pada bulan April mendatang. Saat ini sibuk berkampanye ke seluruh Indonesia. Kami mendiskusikan bagaimana Singapura dan Indonesia dapat memperkuat ikatan yang kuat dan membawa hubungan kami ke depan. Saya berharap dia mendapatkan yang terbaik dan menyenangkan di Singapura.”
Bagi yang memahami geopolitik global/regional dan pengaruhnya terhadap percaturan politik suatu negara, foto dan status Lee itu merupakan signal politik yang sangat kuat. Signal akan adanya perubahan kekuasaan di Indonesia pada Pilpres 2019.
Prabowo berada di Singapura bukan dalam kapasitas kunjungan “resmi.” Dia diundang sebagai pembicara utama dalam forum “The World in 2019” yang dihelat oleh Majalah yang sangat berwibawa The Economist. Diundangnya Prabowo juga menunjukkan para pimpinan ekonomi dunia ingin tahu bagaimana masa depan Indonesia bila Prabowo terpilih.
Acara bergengsi itu dihadiri oleh sejumlah CEO dan pemimpin perusahaan global dunia. Sejumlah CEO yang hadir adalah pimpinan perusahaan seperti Citi, EFG International, Franklin Templeton Investments, Hyundai hingga PricewaterhouseCoopers.
Jika kita buka-buka Instagram Lee, hampir semua foto menampilkan pertemuannya dengan para pemimpin resmi dunia. Ada fotonya bersama Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden AS Donald Trump, dan PM Malaysia yang baru Mahathir Muhammad.
Lee juga pernah bertemu Jokowi dua kali. Yakni pada Tahun 2014 tak lama setelah terpilih, dan pada bulan September 2017. Tidak ada foto dengan pemimpin oposisi dari suatu negara.
Pertemuan secara resmi dengan Prabowo, seorang capres penantang dari negara terdekat Singapura, dari sisi diplomatik jelas sangat sensitif. Apa lagi dalam keterangan foto ada frasa yang secara tersirat pesannya sangat jelas. “Ingin meningkatkan hubungan yang lebih kuat di masa depan,” dan “Saya berharap yang terbaik (bagi Prabowo).”
Indonesia bagi Singapura merupakan negara tetangga terpenting, selain Malaysia. Lee pasti tidak ingin mengorbankan hubungannya yang cukup baik dengan Presiden Jokowi. Apalagi bila dia melihat prospek Jokowi akan kembali memenangkan Pilpres.
Prabowo berkunjung ke Singapura sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pemerintah Singapura. Jadi Lee sebenarnya tidak perlu bertemu Prabowo. Kalau toh ada permintaan resmi, dia bisa menghindar. Secara diplomatik pertemuan itu hanya akan menimbulkan gangguan yang tidak perlu dengan pemerintahan Jokowi.
Posisi Singapura di Asia Tenggara sangat unik. Negara mini ini dikuasai etnis Cina, dengan negara tetangga yang dikuasai etnis Melayu. Persis seperti Israel di Timur Tengah. Bangsa Yahudi di tengah bangsa Arab. Jim Sleeper seorang pengajar ilmu politik di Universitas Yale, AS mengutip seorang diplomat Arab bahkan menyebut Singapura adalah Israelnya Asean.
Agar tetap eksis, Singapura butuh pelindung dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Singapura dan Israel sama-sama dilindungi AS. Jadi semacam negara “satelit” AS. Singapura juga menjalin hubungan dekat dengan Cina. Singapura menjadi jaringan penghubung (hub) bagi AS, maupun Cina di Asia Tenggara (Asteng).
Sebagai negara terpenting di Asteng Indonesia mempunyai posisi penting baik secara politik, maupun ekonomi. Jumlah penduduknya yang besar, merupakan pasar yang sangat menarik. Begitu pula dengan sumber daya alamnya. Secara militer Indonesia juga masih yang terkuat dari sisi SDM.
AS dan Cina sangat berkepentingan menjalin hubungan yang dekat, siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia.
Aaron L Connelly seorang peneliti di Southeast Asian politics and foreign policy, dan mantan Direktur Lowy Institute untuk Asteng yang berpangkalan di Singapura secara Khusus menyoroti pertemuan Lee dengan Prabowo.
Lee tampaknya perlu bertemu dengan Prabowo untuk menggali lebih dalam sikap dan politik Prabowo. Sebaliknya Prabowo perlu meyakinkan Lee tentang pandangan politiknya dan hubungannya dengan Singapura.
Selama ini di kalangan pengamat asing, kata Connelly melalui akunnya @ConnellyAL, Prabowo dikenal dengan retorika tentang ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan aliansinya dengan kelompok masyarakat yang cenderung menyalahkan kelompok etnis Cina atas berbagai persoalan di Indonesia. Hal ini bisa menyulitkan hubungannya dengan Singapura.
Persepsi ini bukan tidak disadari Prabowo. Ketika bicara dalam forum “The World 2019” dia menyampaikan, bersama pasangannya Sandiaga Uno akan mengusung program utama pemberantasan korupsi. Langkah ini sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan jaminan bagi dunia bisnis. Tidak ada retorika ultranasionalis seperti yang banyak digambarkan.
Lepas dari berbagai sikap Prabowo yang sering banyak disalahpahami, bagi Lee maupun komunitas internasional, Prabowo jelas lebih “nyambung” bila diajak bicara dibandingkan dengan Jokowi.
Dengan Lee, Prabowo sama-sama memiliki latar belakang militer dan pengalaman internasional. Sebelum terjun ke politik Lee adalah seorang jenderal di angkatan bersenjata Singapura dengan pangkat terakhir Brigjen.
Latar belakang Prabowo yang kosmopolit juga memudahkan dia berbicara dengan komunitas internasional. Berbeda dengan Jokowi yang cenderung menghindari forum-forum internasional.
Sampai saat ini setidaknya sudah empat kali Jokowi tidak menghadiri Sidang Umum PBB. Dia selalu mewakilkannya ke Wapres Jusuf Kalla. Pengalaman dan pemahamannya yang terbatas dalam komunitas internasional, dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat lemah, boleh jadi menjadi penyebab mengapa Jokowi selalu absen.
Sikap Jokowi ini membuat Indonesia tidak bisa tampil dan mengambil prakarsa internasional seperti yang pernah dilakukan para presiden terdahulu seperti Bung Karno, dan Soeharto, termasuk oleh BJ Habibie maupun SBY.
Elektabilitas Terus Menurun
Publikasi survei yang dilakukan oleh Median bisa menjadi petunjuk mengapa Lee memperlakukan Prabowo seperti seorang presiden yang sudah terpilih. Elektabilitas Jokowi terus menurun, dan angkanya sudah berada di bawah 50%.
Negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia, pasti juga mempunyai data yang sama. Ini menjelaskan mengapa ada tanda-tanda perubahan arah dukungan politik komunitas internasional.
Sebelum Lee, Duta Besar Cina di Jakarta Xiao Qian 26 September lalu sudah berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang. Ini juga bisa diartikan sebagai signal kuat bahwa Cina ingin mempunyai hubungan yang baik dengan Prabowo, sebagai pemimpin Indonesia mendatang.
Berdasarkan survei Median yang digelar pada bulan Oktober, selisih Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi tinggal 12.2%. Jokma 47.7% dan PS-SU 35.5%. Dengan trend penurunan 1-2% setiap bulan, diperkirakan selisihnya kini tinggal 8-9%.
Hasil sigi Median ini mirip dengan survei internal Prabowo-Sandi. Pada bulan Oktober selisihnya tinggal 11%. Dengan trend Jokma menurun, dan PS-SU naik, maka diperkirakan pada bulan Januari atau paling lambat Februari, posisinya sudah akan bertemu (crossing). Sungguh sangat berbahaya bagi inkumben.
Hal ini menjelaskan mengapa Jokowi mengerahkan berbagai cara untuk menahan laju penurunan dan kenaikan penantang. Selain melakukan langkah represif terhadap kelompok oposisi, pemerintah saat ini misalnya mengobral janji kenaikan tunjangan kinerja untuk TNI-Polri, termasuk tunjangan kenaikan yang sangat besar bagi Babinsa TNI.
Pemerintah juga mengumumkan kenaikkan tunjangan kinerja untuk sejumlah departemen. Terhitung mulai Januari 2019 gaji PNS dan pensiunan juga dinaikkan 5%. Masalahnya darimana pemerintah bisa membayar dan memenuhi janji manis itu mengingat APBD terus defisit?
Tunjangan kinerja yang dijanjikan kepada prajurit TNI-Polri akan cair pada bulan Juli, sampai sekarang belum ada realisasinya. Tunjangan untuk Kejaksaan dan lingkungan Mahkamah Agung sampai kini juga belum terbayar.
Dalam kunjungannya ke Pelembang Ahad (25/11) Jokowi secara terbuka mengakui elektabilitasnya di Sumsel tinggal 37%. Pada Pilpres 2014 di Sumsel Jokowi hanya kalah tipis sekitar 2.46%. Padahal saat itu Prabowo berpasangan dengan Hatta Radjasa putra asli Sumsel.
Pengakuan Jokowi ini juga membuka fakta adanya “penggelembungan” elektabilitas publikasi hasil survey oleh lembaga-lembaga yang dikontrak oleh inkumben. Publikasi survey bahwa elektabilitas Jokowi sudah di atas 50% dan selisihnya dengan Prabowo sampai 20% hanyalah upaya penggiringan opini publik.
Indikasi kuat adanya upaya pembentukan opini melalui publikasi survey sangat terlihat dari tindakan Denny JA pendiri Lingkaran Survey Indonesia (LSI).
Dalam satu bulan terakhir Denny sangat agresif membuat meme yang mendiskreditkan dan men-downgrade Prabowo-Sandi. Dia bahkan membuat meme untuk isu-isu yang sangat sepele dan remeh temeh. Tindakannya sudah melebihi buzzer inkumben yang paling militan. Bukan lagi seorang seorang pollster yang menjunjung tinggi metode statisktik yang ilmiah. Kendati di-bully habis di berbagai WAG, Denny seakan tidak peduli.
Kita masih harus terus mengamati secara cermat pergerakan elektabilitas kandidat. Masih ada waktu tersisa lima bulan. Biasanya seorang kandidat, apalagi inkumben bila trend-nya menurun, akan sulit untuk membuat pembalikan. Kecuali dia menemukan momentum.
Berbagai indikator, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, saat ini tidak berpihak kepada Jokowi. Pertumbuhan ekonomi rendah, rupiah terus melemah, impor terus meningkat, defisit transaksi berjalan (CAD) terus melebar, dan defisit APBN terus membesar.
Jokowi sedang bekerja keras menyelesaikan proyek infrastruktur yang menjadi andalannya sebelum April 2019. Namun seperti diakui Wapres Jusuf Kalla, tidak semua proyek tersebut bisa selesai.
Diperlukan kerja keras yang luar biasa bagi Jokowi dan timnya, agar bisa kembali memenangkan pemilihan. Satu hal yang harus diingat, ada yang mengatakan, kekalahan itu memang tidak menyenangkan, dia seperti anak tiri. Sementara kemenangan, banyak bapak angkatnya. [rmol]