GELORA.CO - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan lagi-lagi membuka keran impor untuk komoditas jagung pakan. Padahal belum lama ini Kementerian Pertanian baru saja mengekspor ratusan ribu ton komoditas jagung ke beberapa negara tetangga.
Meski bertolak belakang namun sejumlah kementerian terkait kegiatan ekspor dan impor seolah tutup mata. Pasalnya, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution Jumat (2/11) lalu kembali isu impor 100 ribu ton jagung pakan dibahas. Menurut Darmin keputusan ini harus diambil dengan alasan sederhana, yakni harga jagung pakan mahal dan dirasa memberatkan peternak ayam mandiri.
Direktur Eksekutif Petani Centre, Entang Sastraatmadja menilai impor pakan jagung ini adalah permintaan segelintir kalangan elit di republik ini yang tidak ingin petani jagung lokal maju.
"Impor ini menurut saya lebih banyak digaungkan di kalangan elit. Orang yang punya kepentingan-kepentingan sesaat begitu. Dijadikan menggoreng isu impor ini menjadi sesuatu yang sangat penting," ujar Entang di Jakarta, Sabtu (5/11).
Sebagai fakta lapangan, lanjutnya, sebagian besar petani di Pulau Jawa hanyalah petani gurem dan buruh tani. Bahkan mereka yang memiliki lahan diatas lahan diatas 2 hektar juga sangat sedikit. Jadi, bagi mereka tidak ada persoalan pemerintah akan impor jagung pakan atau tidak.
"Nah kalau kita lihat mereka, mereka tidak terlalu peduli dengan impor atau tidak. Yang penting bisa bekerja, bisa menyewa sawahnya, supaya kebutuhan hidup kesehariannnya terpenuhi," kata Entang.
Menurutnya penting untuk meyakinkan pada petani, bahwa ekspor impor adalah hal biasa dalam dunia perdagangan internasional alias bukan sesuatu yang harus di heboh-hebohkan. Hanya saja petani juga harus diberitahu bahwa saat ini produksi jagung lokal tengah dalam kondisi surplus dan keran impor yang dibuka oleh Kementerian Perdagangan perlu dipertanyakan alasannya.
"Hanya kan pertanyaannya, masa sih kita punya potensi, punya kekuatan kok tiba-tiba harus melalukan impor. Tinggal sekarang bagaimana kita menggenjot supaya produksi kita terus meningkat sekalipun kita berhadapan dengan kondisi-kondisi alam yang memang sulit untuk kita lawan," tambahnya.
Diwawancara terpisah, Ketua Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), Sholahuddin mengaku khawatir keputusan pemerintah ini akan menurunkan semangat petani jagung. Pasalnya sebagian besar petani jagung di sentra produksi memasuki masa tanam. Bahkan sejumlah lokasi di Jawa Timur, seperti Jember, Tuban, Kediri, Jombang, dan Mojokerto sekitar dua pekan mendatang justru akan segera memasuki panen raya.
“Kalau ada yang menyebut impor perlu dilakukan karena stok menipis kami bisa mentahkan itu. Saat ini pabrik pengering kami di Lamongan saja masih ada stok 6.000 ton. Di Dompu juga masih stok banyak karena di sana masih ada panen", terang Sholahuddin.
Sholahuddin memperkirakan impor jagung pakan ini akan direalisasikan Kemendag bulan Januari 2019 mendatang. Momen tersebut justru bertabrakan dengan musim panen raya jagung yang dinantikan oleh petani.
"Kalau impor masuk saat panen, petani sudah bisa membayangkan harga jagung mereka akan anjlok", jelasnya.
Dengan kondisi tanam dan panen yang bervariasi, lanjutnya, Sholahuddin optimistis produksi jagung hingga akhir tahun bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Apalagi panen di tahun ini mencakup lahan yang luas. Terlebih mengingat sejak tahun 2017 lalu diketahui produksi jagung dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan pakan ternak.
"Pertanaman jagung Bulan September mencapai 5,86 juta hektar tersebar di wilayah Indonesia dan sampai Bulan Oktober produksi jagung diperkirakan mencapai 25,97 juta ton. InsyaAllah dengan semangat petani untuk menanam target 30,05 juta ton jagung di 2018 bisa tercapai. Semangat petani itu yang perlu kita jaga," jelasnya.
“Seharusnya tahun politik menjadi kesempatan pemerintah untuk semakin menunjukkan keberpihakannya kepada petani," pungkasnya.[rmol]