GELORA.CO - Sikap calon wakil presiden, Ma'ruf Amin yang dinilai gampang menerima informasi terkait peluncuran mobil Esemka diproduksi dari dalam negeri dan kemudian menyampaikannya ke publik mendapat kritik. Sikap tersebut dinilai berbahaya bagi kebijakan publik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan semestinya sebagai seorang calon pemimpin, Ma'ruf Amin mencerna dengan baik terlebih dahulu semua informasi yang dia peroleh. Termasuk terkait dengan produksi mobil Esemka.
"Jadi, memang harus hati-hati dalam menerima informasi," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/11).
Cawapres Ma'ruf Amin pernah menyatakan rencana produksi Esemka diluncurkan pada Oktober 2018 lalu. Tapi, belakangan dia mengklarifikasi ucapannya terkait peluncuran mobil Esemka yang diproduksi dari dalam negeri. Dia menyebutkan produksi massal mobil tersebut bisa saja diundur atau justru sebaliknya dibatalkan.
Selasa kemarin (6/11), Ma'ruf Amin membantah menyebarkan hoax terkait peluncuran mobil Esemka pada Oktober 2018. Dia mengaku hanya mendengar dari pihak lain terkait peluncuran tersebut. Ujang lagi-lagi mengingatkan bahwa Ma'ruf Amin haruslah berlaku hati-hati. Apalagi menurut dia, isu mengenai mobil Esemka sangatlah sensitif.
"Soal mobil Esemka ini sangat sensitif. Karena telah membesarkan nama Jokowi. Dan sampai saat ini belum tuntas soal diproduksi massal atau tidak," ujarnya.
Perlu diketahui, pada masa pemerintahannya, Capres petahana, Jokowi tak jarang tidak membaca dulu kebijakan yang dia tandatangani. Salah satu contohnya adalah Peraturan Presiden 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Begitu Kepres itu menjadi polemik, Jokowi mengaku dia tidak membaca sebelum mendatangani. Hal itu karena banyak kebijakan pemerintah yang harus ditandatanganinya.
Terkait itu, Ujang mengingatkan agar Jokowi dan Ma'ruf Amin harus benar-benar berhati-hati jika mereka berhasil memenangkan ajang Pilpres tahun 2019. Jika tidak, maka itu sangat berbahaya bagi masyarakat kebanyakan.
"Intinya siapapun yang memerintah harus hati-hati dan tidak main-main dalam persoalan kebijakan publik. Karena dampaknya sangat besar bagi rakyat," pungkasnya. [rmol]