GELORA.CO - Defisit APBN sebesar Rp 237 triliun pada 2018 mendapat kritik keras berbagai pihak.
Pasalnya, selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia tidak kunjung membaik.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha menilai bahwa sulit bagi Jokowi membawa Indonesia mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan selama periode awal hingga sekarang,
"Realitasnya Jokowi dianggap tak mampu mengemban tugas besar membawa perubahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dikarenakan dengan defisit APBN saat ini. Artinya pemerintah masih gali lubang tutup lubang yaitu mengutang untuk membayar bunga utang," tuturnya kepada wartawan, Selasa (20/11).
Panji menjelaskan, defisit APBN berasal dari selisih pendapatan negara Rp 1.483,86 triliun dengan belanja negara Rp 1.720,84 triliun. Di situ letak pemerintah yang mau tidak mau melakukan gali lubang tutup lubang.
"Jika demikian artinya tidak ada perubahan siginifikan dari tahun ke tahun di era pemerintahan Jokowi yang selalu mengalami defisit APBN. Hal itu disebabkan oleh kinerja fiskal era Jokowi sangat buruk sebab realisasi pendapatan negara dalam empat tahun angaran selalu di bawah target RPJMN 2015-2019," paparnya.
Menurut Panji, sebagai capres petahana 2019, Jokowi akan sangat sulit mengikuti jejak pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu memimpin dua periode. Sebab, kinerja APBN yang mengalami defisit selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sudah mencapai Rp 941, 2 triliun, melampaui defisit APBN pemerintahan SBY selama lima tahun yang sebesar Rp 722, 9 triliun.
"Artinya bagi rakyat yang menginginkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rasanya tidak mungkin untuk memilih Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena rakyat sudah cerdas dan dapat menilai kepemimpinan Jokowi selama empat tahun ini tak mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya," imbuhnya. [rmol]