GELORA.CO - Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendramengungkap ada draf aliansi yang disusun ulama dan diajukan ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto, namun tak direspons. Draf itu berisi kesepakatan antarparpol pro Prabowo-Sandiaga untuk bahu membahu di Pileg 2019.
Dari dokumen yang diterima detikcom, Kamis (8/11/2018), terbaca draf tersebut berjudul ALIANSI PARTAI POLITIK KEUMMATAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019. Ada enam ketum parpol yang harusnya menandatangani draf itu, yaitu ketum Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, dan Berkarya.
"Sejumlah tokoh dan ulama merumuskan 'draf aliansi' di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apa pun dari beliau," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/11/2018).
Beda Yusril, beda lagi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Dia menyatakan tak pernah mendengar yang namanya draf aliansi dari ulama.
Berikut isi draf aliansi dari ulama yang dikirimkan Yusril (tanpa diedit):
Draft Naskah
ALIANSI PARTAI POLITIK KEUMMATAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019
Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam mewujudkan pembangunan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah kondisi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan antar warga dan praktek korupsi yang merajelela saat ini sebagai akibat ketidakeffektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligark di bidang politik dan ekonomi.
Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Dengan pergeseran poros kekuasaan dari Barat ke Asia, Indonesia dipandang memiliki posisi dan peran strategis dalam menuju Negara Sejahtera. Namun peluang dan potensi ini bisa terlepas dan bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ketika Indonesia masih dikelola dengan sistim kroni. Mengingat kronisme selain mengganggu sistem perekonomian, juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan.
Sebagai tonggak penting dalam mewujudkan kemaslahatan ummat, Pemilihan Umum 2019 tidak semata ditandai dengan kemenangan dalam pemilihan presiden, melainkan juga mutlak disertai dengan kemenangan dalam pemilihan legislative. Sehingga dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang effektif karena didukung oleh kekuatan politik di parlemen dalam penentuan kebijakan di bidang perundangan dan anggaran. Sebaliknya tanpa kemenangan atau minimal wakil dari partai politik di parlemen, maka kemenagan dalam Pemilihan Presiden kelak tidak dapat menjamin agenda yang diusung partai politik pendukung dapat diwujudkan.
Untuk itu, Aliansi Partai Politik Keummatan yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya serta Partai Demokrat Pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bersepakat untuk membangun kerjasama yang mengikat dalam memenangkan pemilihan legislative 2019 dalam bentuk dan kegiatan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam sistim perhitungan suara pemilihan legislatif yang cenderung menguntungkan partai politik besar, maka ALIANSI memandang penting untuk membantu setiap partai politik mendapatkan suara minimal sebesar 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen (parlimantary threshold) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 415 UU Pemilu.
2. Bahwa untuk menghindari terjadinya saling gesekan dan bahkan konflik diantara calon legislative dari partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam memperebutkan suara di daerah pemilihan, maka ALIANSI memandang penting untuk perlunya dilakukan pemetaan potensi perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan. Dengan pemetaan ini, diharapkan dapat diketahui secara lebih mikro berapa jumlah wakil legislative yang dapat diraih partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan dari partai apa saja. Sehingga dapat dibangun langkah-langkah untuk memperluas ceruk suara pada daerah pemilihan yang potensi suaranya terbatas.
3. Bahwa sangat disadari untuk meningkatkan suara dihadapkan pada kondisi pemilih yang sebagian belum terdidik terutama di pedesaan sehingga mudah dipengaruhi oleh politik uang. Untuk itu ALIANSI memandang perlunya kerjasama antar partai dalam meningkatkan pendidikan politik bagi relawan di tingkat komunitas. Sehingga dapat membangun organisasi kader yang memiliki militansi dalam sikap, cerdas dalam berfikir dan argumentatif dalam berdebat. Keberadaan kader sangat penting sebagai baris depan (front line) dalam menyadarkan dan mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihannya.
4. Bahwa mempertimbangkan jumlah TPS sebanyak 801.839 unit dan tersebar luas dengan kondisi geografis yang sebagian sulit serta terbatas akses transportasi, maka ALIANSI memandang penting dilakukan kerjasama dalam penggalangan relawan sebagai saksi di tingkat TPS secara nasional. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pencoblosan ataupun praktek manipulasi serta politik uang di tingkat TPS.
5. Bahwa dalam mengurangi praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik untuk presiden dan legislative terutama dalam perhitungan suara oleh KPU mulai dari tingkat TPS hingga nasional, ALIANSI memandang penting dilakukannya pengembangan sistim data perhitungan suara (cyber) berbasis keamanan (security) di tingkat nasional sebagai bagian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk pengambilan suara dari calon presiden dan legislative yang didukung oleh 6 partai anggota ALIANSI.
Jakarta, 11 Oktober 2018
[dtk]