GELORA.CO - HASIL survei sejumlah lembaga yang memprediksi hanya ada lima parpol yang lolos parliamentary threshold (PT) ke Senayan mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari format kerjasama politik antara parpol koalisi dengan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang mereka dukung.
Suatu kerjasama politik seharusnya dilandasi oleh asas saling menguntungkan. Ketika parpol bersedia memberikan tiket pencalonan kepada capres-cawapres, disitu semestinya ada kesepakatan timbal balik.
Selain kompensasi berupa kursi kabinet, bentuk timbal balik penting lainnya bagi parpol tentu saja adalah bagaimana capres-cawapres bisa ikut membantu dalam mengerek elektabilitas parpol pengusungnya agar bisa lolos PT sebesar 4 persen secara nasional.
Dengan lolos PT, maka parpol dalam barisan koalisi kelak dapat melanjutkan kerjasama politiknya dengan capres-cawapres terpilih melalui parlemen guna mengamankan program-program pemerintahan baru yang dibentuk.
Persoalannya, ketika sejumlah lembaga survei mengatakan Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01, kok pada hasil survei Pileg, PPP dan Partai Hanura justru diprediksi tidak lolos PT?
Bahkan mayoritas lembaga yang melakukan survei terakhir pun mengatakan Partai Nasdem akan keluar dari parlemen pada 2019 nanti. Sedangkan Partai Golkar suaranya diperkirakan akan turun secara signifikan.
Begitu juga dalam hal Pilpres dimenangkan oleh kubu nomor urut 02, mengapa hasil survei malah menunjukkan PKS dan PAN akan tergusur dari DPR?
Partai Demokrat pun menurut beberapa hasil survei terakhir akan menempati posisi paling buncit di Parlemen. Bahkan ada survei yang mengatakan Demokrat tidak akan lagi punya wakil di DPR.
Nah, hasil dari survei-survei itu kan aneh sekali. Tentu saja keanehannya bukan pada empat lembaga yang melakukan survei terakhir, seperti; Indikator, Populi Center, Kompas, dan Alvara Research Center. Kalaupun ada yang meragukan kredibilitas mereka, itu soal lain.
Yang aneh itu: kenapa mayoritas parpol koalisi yang sudah lebih dari satu bulan jungkir balik berkampanye untuk kedua pasangan, justru berpeluang gagal memiliki wakil di DPR? Inilah pertanyaan besarnya.
Kalau PDIP dan Partai Gerindra diprediksi akan mengungguli parpol-parpol yang lain, itu wajar. Sebab Joko Widodo (Jokowi) kader PDIP, sementara Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Ada 'presidential effect' di situ.
Begitu pula dengan PKB yang diperkirakan akan bertambah suaranya karena terdongkrak oleh Cawapres, Ma'ruf Amin.
Tetapi parpol-parpol pengusung, termasuk juga parpol pendukung yang lain kan semestinya juga bisa ikut menerima benefit elektoral dari dukungan yang mereka berikan kepada Jokowi dan Prabowo.
Nah, di sini saya melihat sepertinya ada yang salah dalam format kerjasama politik di antara parpol koalisi dengan capres-cawapres. Boleh jadi, model kampanye yang diset oleh TKN Jokowi-Ma'ruf atau BPN Prabowo-Sandiaga Uno kurang tepat, sehingga tidak cukup menguntungkan bagi parpol koalisinya, di luar PDIP, Gerindra dan PKB.
Oleh sebab itu, saya kira perlu ada pembaruan format kerjasama politik di antara parpol dengan masing-masing capres-cawapres, khususnya dalam model kampanye yang dikembangkan. Sebab, jika tidak, hasil survei di atas sangat mungkin akan benar-benar terjadi.
Dengan hanya lima parpol di Senayan, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi perubahan yang sangat besar dalam peta politik nasional ke depan. [***]
Penulis adalah Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu. [rmol]