GELORA.CO - Ratusan ojek online (ojol) di Kabupaten Malang menuntut Prabowo Subianto meminta maaf karena pernyataannya terkait banyaknya pemuda yang memilih menjadi tukang ojek selepas SMA. Timses membela capres-nya.
"Kenapa Pak Prabowo minta maaf ya? Kalau teman ojek objektif dan fair Pak Prabowo dalam kontrak politik dengan buruh 1 Mei atau May Day jelas bikin kontrak politik memastikan ada jaminan dan aturan regulasi ojek online," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (23/11/2018).
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ini justru mempertanyakan alasan Prabowo harus meminta maaf kepada para pengemudi ojek online. Padahal Prabowo bermaksud bikin kontrak politik yang menguntungkan ojek online.
"Lalu Pak Prabowo menjamin ojek online mendapatkan kebebasan berserikat, itu jelas, dan itu sudah kontrak politik dan menjadi program visi-misi Pak Prabowo," imbuh dia.
Prabowo menyoroti banyaknya pemuda yang setelah lulus SMA memilih bekerja menjadi sopir ojek. Menurut Andre, pernyataan Prabowo tidak menghina profesi ojek online karena saat ini memang lapangan kerja terbatas.
"Pak Prabowo menjelaskan lapangan pekerjaan terbatas, menggambarkan orang tua sekolahin tinggi akhirnya tidak ada lapangan pekerjaan, akhir jadi ojek online. Kan itu bukan maksud menghina cita-cita orang tua," ucap Andre.
Politikus Gerindra ini menjelaskan Prabowo berpihak kepada ojek online karena memberikan jaminan regulasi. Selain itu, Prabowo menjamin transportasi murah bagi buruh dan kepastian roda dua sebagai transportasi.
"Menjamin hak berserikat ojek online yang menjadi mitra kerjanya. Kurang apa keberpihakan Pak Prabowo dengan ojek online, jadi ya keberpihakan jelas ada kontrak buruh dan ojek online, tidak perlu politisasi," tutur dia.
Lebih lanjut, Andre membandingkan capres petahana Jokowi yang tidak berpihak kepada ojek online. Menurut dia, saat ini regulasi ojek online belum mendapatkan kepastian hukum.
"Banding terbalik dari Pak Jokowi, ojek online demo beberapa kali menuntut regulasi ada, tapi kepastian hukum tidak ada. Prabowo menjamin hal itu," jelas dia. [dtk]