GELORA.CO - Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta Polri bekerja sama dengan kepolisian Arab Saudi mengusut dalang pemasang bendera berkalimat tauhid di kediaman Habib Rizieq Syihab. Terkait permintaan tersebut, Polri menjelaskan leading sector masih di pihak Kemlu RI.
"Leading sectornya masih Kemlu karena itu pelanggaran hukum negara lain yang memiliki otoritas dan kedaulatan hukum sendiri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo kepada detikcom, Rabu (14/11/2018).
Dedi menjelaskan, Kemlu sudah memiliki satuan tugas yang membantu warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki masalah hukum di negara lain. Sedangkan kepolisian baru bisa bekerja jika ada persetujuan dari pemerintah. Kasus yang ditangani biasanya bersifat kejahatan transnasional.
 |
| Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo |
"Kemlu sudah punya satgas yang bertugas membantu setiap WNI yang memiliki permasalahan hukum. Police to police harus ada payung hukum political will dari pemerintah dan kasus yang ditangani biasanya kasus transnasional crime," terang Dedi.
Permintaan PA 212 disampaikan menyusul pernyataan Dubes Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi yang bicara soal pemeriksaan Habib Rizieq karena terpasangnya bendera berkalimat tauhid di kediamannya.
"Maka saya selaku Kepala Divisi Hukum PA 212, saya usulkan agar Kepolisian RI (Interpol) baiknya bekerja sama dengan aparat Kepolisian KSA untuk mengungkap siapa dalang pemasangan bendera tauhid di di dinding rumah milik IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Syihab, red). Karena ancaman hukumannya menurut Zuhairi Misrawi--tokoh intelektual muda NU--bisa 23 tahun. Itu cukup serius," ujar Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis kepada detikcom, Selasa (13/11) malam.
Menurut Damai, Habib Rizieq terkena fitnah karena insiden tersebut. Damai juga mendesak Polri meminta bantuan BIN karena dikhawatirkan menimbulkan konflik politik. [dtk]