GELORA.CO - Partai Berkarya dan Gerindra kecewa dengan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah. Sebab, Ahmad menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai guru korupsi.
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro, pernyataan Ahmad Basarah sangat tidak etis. Apalagi, Ahmad adalah seorang Wakil Ketua MPR.
"Jadi sangatlah tidak etis dan sangat tidak mendidik kepada publik," ujar Nizar saat dihubungi, Kamis (29/11).
Menurut Nizar, kasus Soeharto sudah diselesaikan dengan cara penyitaan aset. Bahkan tidak terbukti Soeharto melakukan korupsi saat menjadi orang nomor 1 di Indonesia selama lebih dari 32 tahun.
"Sehingga pernyataan Basarah norak, sangat politis, atau justru karena sudah merasa panik lalu dibawalah isu Pak Harto pada Bapak Prabowo," tegasnya.
Nizar meyakini, pernyataan Basarah demi kepentingan pilpres untuk memperburuk citra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pasangan capres-cawapres.
"Karena posisi Basarah petinggi partai pengusung capres rival kami, bukan hanya simpatisan. Jadi, sangat tidak pantas membangun opini begitu," katanya.
Soal perilaku korupsi, ia meminta Basarah melihat data hari ini, kader partai apa yang paling banyak ditangkap penegak hukum. Menurutnya, banyak kader PDIP yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
"Apa perlu saya beri label Basarah sebagai senior koruptor demi membangun stigma untuk kepetingan pilpres? Tidak dan jangan, karena sekali lagi ini tidak mendidik," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Berkarya juga tidak terima Soeharto disebut sebagai guru korupsi. Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang bahkan berencana memolisikan anak buah Megawati Soekarnoputri tersebut.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, penyebutan Soeharto sebagai guru korupsi adalah fitnah yang sangat keji.
"Kenapa tega menuduh sebagai guru korupsi? Itu fitnah yang kejam dan hoax," tambahnya. [jpc]