Wiranto: Politik di Negeri Ini Sudah Benar, Saya Pernah Alami 4 Pemerintahan

Wiranto: Politik di Negeri Ini Sudah Benar, Saya Pernah Alami 4 Pemerintahan

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Mencermati kondisi sosial-politik yang memanas bela­kangan ini, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Berikut ini penjelasan Wiranto terkait inpres tersebut.

Apakah yang melandasi in­pres rencana aksi bela negara tersebut? 
Kami hanya ingin mendorong persatuan nasional. Karena per­satuan itu merupakan syarat mutlak untuk bela negara. Prinsip ini tidak dapat ditawar untuk seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat tidak mungkin bisa membela negara jika tidak ber­satu. 

Apakah inpres itu juga terbit lantaran adanya ancaman gese­kan antar elemen masyarakat pasca kasus pembakaran ben­dera tauhid di Garut? 
Intinya bahwa tanpa persatuan kita tidak bisa membela negeri ini. Maka sebenarnya kita dalam rapat ini mencari kiat-kiat itu, bahwa pembela negara ini tidak hanya dilaksanakan oleh satu atau dua orang, atau pemerintah sendiri, tapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Situasi nasional, utamanya sosial politik saat ini sebe­narnya seperti apa? 
Politik di negeri ini sudah berada dalam jalan yang benar. Saya itu saksi yang pernah mengalami empat pemerintahan di dalam kabinet dan juga sebagai pelaku bagaimana perilaku pe­merintahan itu dalam melestari­kan pembangunan nasional. 

Konkretnya seperti apa, karena saat ini banyak juga masyarakat yang mengeluhkan adanya ketidakadilan sosial? 
Saya menjamin pemerintahan Pak Jokowi-JK sudah on the right track, karena program-program pembangunannya su­dah berpihak ke rakyat, sudah mengarah pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bukti bahwa pemerintah sudah on the right track apa? 
Sebut saja program pembangunan dari pinggiran yang sekarang ini dilakukan, itu me­mutuskannya dengan keberanian untuk melakukan sesuatu yang sulit, mahal, dan tidak populis, tapi harus dilakukan. Kalau terlambat membangun dari ping­giran maka keadilan sosial bagi rakyat Indonesia tidak akan ter­capai. Tapi dengan membangun dari pinggiran sekarang, dengan adanya pembangunan yang telah berjalan baik keamanannya, pembangunan di segala bidang, prestasi yang telah dicapai. 

Bagaimana dengan penilaian asing? 
Saat ini Indonesia telah mendapat pengajuan atas capaian yang sangat baik dari dunia internasional. Indonesia ternyata merupakan negara yang nilai kepercayaan masyarakat ke­pada pemerintahnya merupakan nomor satu di dunia. Indonesia juga tercatat menjadi negara teraman nomor sembilan di dunia dan negara dengan tujuan investasi dari seluruh dunia. 

Tapi di mata oposisi, pe­merintahan Jokowi-JK masih banyak kelemahannya? 
Saya tegaskan, ancaman saat ini bisa datang darimana sa­ja, termasuk dari orang-orang yang gila kekuasaan. Orang atau kelompok tersebut melakukan­nya dengan cara mengganggu stabilitas nasional dan ketentera­man bangsa. 

Maksud Anda seperti anca­man prinsip khilafah yang digaungkan HTI begitu? 
Saya dengar bahwa ada kehendak untuk mengganti Pancasila dan NKRI dengan khila­fah. anti kita mau mati gimana kalau kita tidak mempertah­ankan NKRI sebagai suatu aset nasional, suatu tumpuan anak cucu kita lahir berkembang hidup dan mati. Jangan sampai kita terkecoh dengan satu iming-iming atau tawar-tawaran yang tidak mungkin dilaksanakan. 

Adakah arahan presiden atas kondisi politik saat ini? 
Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang diarahkan untuk membimbing masyarakat agar dapat melaksanakan bela negara dengan baik. Outcome-nya yaitu setelah dilatih maka warga negara itu akan merasa memiliki dan mencintai negeri ini. 

Maksudnya bagaimana? 
Jadi kalau yang dikibarkan bu­kan bendera merah putih, maka langsung ambil, jangan dibakar nanti jadi masalah. mbil, sim­pan agar tidak bikin heboh. Kemudian yang menolak Pancasila itu kita anggap menjadi lawan kita, bukan warga negara Indonesia. Karena kalau tidak suka Pancasila maka pergi dari Indonesia, banyak tempat ko­song di kutub utara, kutub se­latan, di sana bisa mendirikan paham baru tapi jangan bikin di Indonesia. [rmol]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita