GELORA.CO - Tidak terasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memasuki tahun keempatnya. Sepanjang mantan Wali Kota Solo itu, pergerakan rupiah terus mengalami pelemahan.
Data Bloomberg menunjukkan nilai tukar pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp 13.788 per USD. Namun, kondisi nilai tukar itu berubah drastis pada Oktober 2018.
Pada Jumat (19/10), kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar melemah hingga Rp 15.221 per USD. Itu artinya, sepanjang empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, rupiah sudah anjlok sekitar Rp 1.433.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pelemahan rupiah itu harus terus diantisipasi. Jika tidak, bukan tidak mungkin di akhir masa jabatannya rupiah bisa semakin terpuruk.
"Solusi menghadapi pelemahan kurs rupiah, satu tekan CAD dengan pengendalian barang impor yang paling besar kontribusinya seperti besi baja, mesin, peralatan listrik dan plastik. Pemerintah bisa memulai dengan perluasan kenaikan bea masuk 10-25 persen," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (20/10).
Kedua, Bhima menilai pemerintah juga harus terus menemukan cadangan baru untuk bisa meningkatkan produksi migas dalam negeri. Hal itu dilakukan agar defisit migas yang terjadi saat ini bisa dikurangi. Sehingga, cadangan devisa tidak semakin berkurang untuk membiayai impor.
"Ketiga, dari sisi moneter BI bisa naikan bunga acuan lebih tinggi mengantisipasi agresifnya Fed rate," kata dia.
"Keempat kurs preferensial yang dijamin BI untuk memulangkan devisa hasil ekspor," tambahnya.
Terakhir, pemerintah harus memberi relaksasi fiskal. Salah satunya adalah dengan menurunkan pungutan ekspor kelapa sawit (CPO) dari 50 persen per ton menjadi USD 20 per ton.
"Harapannya daya saing sawit dipasar internasional bisa naik," tandasnya. [jpc]