GELORA.CO - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat mengatakan, KPK harus bergerak cepat dalam upaya menyelamatkan keuangan negara.
"KPK jangan biarkan koruptor bancakan di proyek-proyek infrastruktur itu," desaknya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (20/10).
Komisi antirasuah diminta untuk tidak berlaku tebang pilih. Siapapun orang yang diduga terlibat haruslah dibawa ke pengadilan.
Sebab, menurutnya bukan tidak mungkin dana hasil bancakan tersebut digunakan untuk keperluan Pilpres 2019.
"Tidak tertutup kemungkinan dana hasil korupsi itu membayar biaya politik 2019," pungkas Syafti Hidayat. [rmol]