GELORA.CO - PDIP menyesalkan manuver partai politik (parpol) sekoalisinya, PSI, soal 'dosa-dosa' partai lama terkait korupsi. PSI, menurut PDIP, belum merasakan asam garam perpolitikan Tanah Air.
"Repot nih kampanye PSI, pakai strategi kampanye mburuk-mburukin parpol lain, termasuk sekoalisi. Kan kata Jokowi jual kebaikan masing-masing, jangan ujaran kebencian," ujar Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (26/10/2018).
"Mereka kan belum teruji di dalam sistem jadi tidak pas juga jual mekanisme tersebut yang belum teruji. Nanti setelah pemilu boleh pamer bahwa sistem rekrutmen ala mereka banyak meloloskan kader ke Senayan," imbuh Eva.
Eva memberi saran agar PSI lebih fokus pada strategi lain membesarkan parpol tanpa menjelekkan parpol lain. Selain itu, dia meminta PSI tidak dengan mudahnya mengaitkan parpol dengan oknum kader parpol tersebut.
"Misalnya, PSI tunjukkin gimana fund raising-nya untuk membiayai partai se-Indonesia, padahal isinya anak-anak muda dan bukan konglomerat. Nggak usah urus 'KDRT' orang lain dulu," ujar Eva.
"Sistem rekrutmen PDIP yang dikatain bobrok pun menang pemilu dan hasilnya adalah punya Jokowi, Ganjar, Risma, Anas yang jadi model dari KPK. Beberapa teman PDIP (parpol lain juga) di Senayan juga terima beberapa award berdasar kinerja di DPR. Itu yang belum bisa ditunjukkan PSI. Sabar dulu, Bro and Sist, uji dulu di pertarungan nanti," imbuhnya.
Seperti diketahui, PSI pada Pemilu 2019 berkoalisi dengan 8 partai politik lainnya untuk mengusung capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Enam parpol di antaranya merupakan parpol lama, yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, NasDem, dan Hanura.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany tiba-tiba bicara tentang 'dosa-dosa' partai yang sudah lama berdiri tapi masih menjadi 'kebiasaan'. Setidaknya ada dua 'dosa' partai lama yang disebutkan Tsamara.
Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata 'mahar politik'.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara alam keterangan tertulis, Kamis (25/10). [dtk]