GELORA.CO - Ratusan massa di Lombok Utara kembali menggelar aksi demo menuntut janji pemerintah, Selasa (30/10). Masyarakat yang tergabung dalam “Masyarakat Peduli Korban Gempa” ini menggelar aksi di Kantor Bupati Lombok Utara sekitar pukul 09.00 Wita.
“Tidak perlu Bupati ke sana ke mari sampai ke dusun-dusun, Presiden juga tidak perlu datang ke Lombok sampai tiga kali. Cukup berikan saja kami yang Rp 50 juta dan realisasikan yang lain-lain,” ungkap Koordinator Aksi Tarpiin Adam.
Menurutnya, pemerintah terkesan berbelit-belit dalam mengimplementasikan janji Presiden. Belum lagi sekelumit petunjuk pelaksana (juklak), pun demikian petunjuk teknis (juknis) dianggap menjadi penghambat. Hal ini justru kian diperparah dengan sikap pemda yang seolah diam, sehingga terkesan tidak membela kepentingan masyarakat.
“Kalau Bupati, dewan berpihak ke masyarakat, betul ini kewenangan pusat, mbok ajak kita ke istana. Ayo sama-sama ketemu Presiden, kita minta janjinya jangan hanya ngomong saja,” ujarnya.
Massa sejatinya menuntut Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menemui mereka. Namun setelah ditunggu cukup lama, orang nomor satu di Lombok Utara itu tidak kelihatan batang hidungnya.
Komunikasi yang dibangun pemda dengan massa pendemo berlangsung cukup alot. Massa pun melunak saat perwakilannya diajak diskusi meski tanpa Bupati Najmul.
“Fokus kita bahwa kebijakan ini yang sumbernya dari Inpres, sejak awal saya banyak pertanyakan ke BNPB. Kami juga secara institusi berat jika tak melaksanakan amanah ini,” jelas Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin saat menemui perwakilan massa.
Sarif mengatakan, pihaknya setali dua uang dengan masyarakat, lantaran juklak dan juknis tersebut dinilai tidak pro terhadap kepentingan masyarakat.
Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya bersama DPRD, perwakilan masyarakat, dan mahasiswa berencana memperjelas persoalan ini ke Istana.
“Mana yang lebih sederhana, mana yang lebih tak berisiko untuk masyarakat ini (terkait juklak-juknis, red) yang harus diambil. Bagaimana dengan guru yang dapat Rp 12 juta, sementara Rp 57 ribu masyarakat belum dapat apa-apa. Kami akan menjembatani,” janji Sarif.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto yang turut dalam pertemuan itu menyimpulkan, bahwa dalam waktu dekat seluruh pihak terkait akan pergi bertemu dengan Jokowi ke Istana, dimana pemda akan mengurus rencana pertemuan itu.
“Kami minta agar pemda mengatur, bersurat, dan sebagainya ke Istana. Mungkin nanti ada Bupati, Wabup, Sekda juga, dan pimpinan dewan, bersama dua perwakilan masyarakat, dan 2 orang perwakilan mahasiswa. Ini harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat,” kata Ardianto. [kick]