GELORA.CO - Petani Keramba Jaring Apung (KJA) air tawar memprotes rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan dan penghapusan KJA.
Protes ini disampaikan melalui petisi yang nantinya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo.
Sekjen Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Agung Sudaryono menegaskan sangat tidak benar tudingan pemberian pakan berlebihan sebagai penyebab tercemarnya lingkungan, terutama di air tawar seperti waduk dan danau.
"Di Jawa Barat, KJA Waduk Jatiluhur dinolkan, Waduk Cirata dikurangi, Danau Toba dibatasi produksi setara 10.000 ton mulai 2017 dari semula 62.000 ton per tahun di 2016 dari 11.282 KJA," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/10).
Menurut Agung, pengurangan KJA di danau berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi senilai Rp 1,7 triliun. Angka tersebut berasal dari nilai ikan yang dilarang produksi, nilai pakan yang tidak bisa digunakan, keberadaan KJA yang mangkrak hingga tenaga kerja yang menganggur.
Justru, lanjut dia, dengan pengurangan KJA dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan dan memiliki dampak ekonomi besar. Hal ini karena hilangnya mata pencaharian masyarakat umum, pembudidaya ikan, dan karyawan perusahaan budidaya ikan.
"Besarnya produksi ikan air tawar yang dihasilkan dari metode KJA membuktikan bahwa KJA merupakan ujung tombak bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.
Perwakilan Pembudidaya Ikan KJA Yana menyatakan, ada lima poin petisi yang akan diberikan pada Presiden Jokowi. Menurutnya, 10 tahun lalu telah ada penelitian dari LIPI dan Balai Riset Perikanan, KJA hanya menyumbang 10 persen dari total limbah yang ada di air.
"Kalau itu pun dirasa masih kurang, kami siap ditata oleh pemerintah, tapi jangan hanya karena KJA tampak ada di airnya jadi disalahkan," tegasnya.
Yana menuturkan, kalau pemerintah menghapus KJA, banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya di sini.
"Danau waduk adalah rumah kami, hidup kami. Sangat tidak masuk akal tuduhan bahwa kami merusak lingkungan danau dan waduk. Petisi ini akan kami sampaikan langsung ke presiden," imbuhnya. [rmol]